Demokrat Bela Heru Budi yang Berseteru dengan Anies: Beliau Tidak Cari Kesalahan Pendahulunya

Anies Baswedan bersama Pj Gubernur terpilih Heru Budi Hartono
Sumber :
  • VIVA/Riyan Rizki

Jakarta – Partai Demokrat Jakarta merespons kritikan Anies Baswedan, yang menyebut Pemprov Jakarta dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, tidak memperhatikan masyarakat kecil. Tapi bagi Demokrat, Heru Budi sangat menjaga etika sosial dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

Dosen Sindir Anggota DPRD Termuda Jateng, Fakta Siswi SMP Dibunuh hingga Duel Taruna Vs Perwira

"Terkait narasi bahwa era Pak Heru Budi tidak memperhatikan warga Jakarta menurut saya sangat tidak tepat. Karakter Pak Pj Heru Budi Hartono sebagai birokrat yang menjaga etika sosial Jawa yakni mikul dhuwur mendem jero," ujar Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono dalam keterangannya, Selasa, 23 Juli 2024.

Mujiyono menambahkan, Heru Budi sangat menjunjung tinggi etika sosial, dan tidak berusaha mencari kesalahan pendahulunya. Ia menyebut Heru Budi melanjutkan program sesuai dengan aturan yang ada.

Presiden Jokowi akan Berkantor di IKN 40 Hari Jelang Lengser

"Beliau (Heru Budi) tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya namun menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada," ujar dia.

Mujiyono menjelaskan belanja bantuan sosial atau bansos Jakarta sangat besar, bahkan mencapai lebih kurang Rp 18,1 triliun atau lebih 22 persen dari total APBD Tahun 2024. Namun, kata dia, Heru Budi memastikan penerima bansos tepat sasaran.

Sandiaga Akui Pernah Diskusi Bareng Anies Bahas Bikin Parpol Baru

"Menurut saya bansos/ subsidi memang harus dipastikan tepat sasaran, siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima Bansos. Nah, penerima bansos ini sumbernya dari DTKS, apabila data DTKS clear maka subsidi akan lebih tepat sasaran," ujarnya.

Mujiyono mengatakan Pemprov Jakarta melalui Dinas Sosial melakukan pemadanan data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Hasilnya, kata dia, pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran Rp 111 miliar, dengan demikian DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya.

"Termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir dimana belanja modal dimaksud bisa mencapai angka 20 persen yang merupakan proporsi tertinggi dalam 7 tahun terakhir," katanya.

Maka itu, Demokrat menilai Heru Budi merupakan sosok pemimpin yang kinerjanya berorientasi kepada hasil, bukan pemberitaan.

"Heru Budi menurut kami adalah Tipikal seorang pemimpin yang sekaligus birokrat dimana langkah kinerjanya senantiasa berorientasi kepada hasil bukan hingar bingar pemberitaan media. Kerja-kerjanya didasarkan data yang valid bukan atas dasar asumsi-asumsi," ujar Mujiyono.

"Biasanya jika politikus yang memimpin hasilnya belum nyata tapi pemberitaannya sudah meluas," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya