Diundang, Jokowi-Prabowo Bakal Hadiri Puncak Harlah PKB Besok?
- AP Photo /Achmad Ibrahim
Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengundang ketua umum partai politik hingga Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk hadir dalam puncak perayaan hari lahir (harlah) PKB ke-26. Agenda harlah PKB ke-26 itu akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Juli 2024.
PKB juga sudah mengundang Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
"Kita komunikasi sudah disampaikan dari awal. Cuma beliau-beliau kan sudah terjadwal ya," kata Ketua Panitia Harlah PKB ke-26 sekaligus Ketua DPP PKB, Cucun A. Syamsurijal kepada wartawan, Senin, 22 Juli 2024.
Ketua Panitia Harlah PKB ke-26 sekaligus Ketua DPP PKB, Cucun A. Syamsurijal (kiri) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Cucun menyampaikan, untuk Presiden Jokowi berhalangan hadir karena sudah memiliki agenda yang terjadwal. Jadwal Jokowi itu bentrok dengan peringatan Hari Anak Nasional.
"Pak Jokowi agendanya sudah penuh, hari anak nasional. Karena selalu PKB kita dengan hari anak nasional, tanggalnya sama," ungkapnya.
Adapun untuk Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto juga berhalangan hadir. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra itu ada kegiatan di luar negeri.
"Pak Prabowo ke luar negeri," tutur Cucun.
Meski begitu, Cucun menjelaskan ada beberapa ketua umum parpol yang telah memberikan konfirmasi kehadiran pada puncak peringatan harlah PKB besok. Para calon kepala daerah (Cakada) yang telah diusung PKB juga turut diundang dalam acara tersebut.
Dalam acara tersebut, rencananya kata Cucun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan menyampaikan pidato politik untuk seluruh kader dan masyarakat Indonesia.
Dia bilang Cak Imin dalam pidatonya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemilih yang mendukung PKB di Pileg 2024.
"Yang lebih spesial adalah bagaimana kita mensyukuri kepercayaan rakyat kepada PKB dengan penambahan kursi, baik tingkat DPR RI, DPRD provinsi, baik DPRD kabupaten," ujar Cucun.
Sri Mulyani Blak-blakan Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus keberadaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari struktur organisasi Kemenkeu.
