Bela Heru Budi soal 'Kambing Hitam', PSI: Anies Jualan Program Jokowi tapi Diubah Namanya
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi persoalan 'kambing hitam' antara Anies Baswedan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Elite PSI condong membela Heru Budi.
Dalam polemik ini, Anies menyebut Pemprov Jakarta kepemimpinan Heru Budi tak melanjutkan program dari era sebelumnya. Anies juga menyampaikan Pemprov Jakarta sudah tak memprioritaskan rakyat kecil.
Elite PSI menyindir Anies hanya menjual program-program milik Presiden Jokowi. PSI juga menyebut Anies sering bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye.
"Anies ini jualan program Gubernur Jokowi tapi diubah namanya. Jadi. masyarakat lupa dengan Jokowi, ingatnya Anies. Padahal, semuanya sudah ada sejak Jokowi. Sering kritik Jokowi dan Heru tapi bawa-bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye," kata Ketua Fraksi PSI Jakarta, William Sarana Aditya, Senin, 22 Juli 2024.
Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana
- VIVAnews/ Fajar Ginanjar Mukti
PSI menilai Anies telah menghilangkan jejak kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Menurut dia, pemimpin yang telah menghilangkan jejak pemimpin sebelumnya tak layak dipilih oleh masyarakat.
Di sisi lain, PSI menilai Heru Budi kini tengah bersih-bersih data yang hancur pada era Anies. Ia juga menyebut program Anies tidak tepat sasaran.
"Pemimpin yang menghilangkan jejak pemimpin sebelumnya, tidak layak dipilih. Pak Heru lagi beres-beres data penerima bantuan yang hancur di zaman Anies," jelas Anggota DPRD DKI Jakarta itu.
"Banyak orang mampu dapat bantuan di zaman Anies. Program sosial itu untuk warga tidak mampu," ujar William.
Ia mengklaim dengan bangga bahwa Heru Budi punya keberanian untuk merapihkan data.
"Sedangkan Anies terjebak dalam populisme. Anies hanya sanggup ngomong yang enak di telinga tapi menjerumuskan Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membela diri dari tudingan bahwa dirinya dianggap tak melanjutkan program yang ditinggalkan Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan.
Heru mengklaim program era Anies bukan hanya telah dijalankan, tapi juga dirapikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dia beri contoh seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Heru menilai dirinya justru memperbaiki dan menyesuaikannya agar penerima KJP sesuai dengan ketentuan yang ada. Dia membantah dirinya justru meniadakan program tersebut.
Heru pun minta agar Anies tak menjadikannya sebagai kambing hitam atau orang yang dijadikan tumpuan kesalahan dalam konteks politik jelang Pilgub Jakarta 2024. Ia bilang setiap pihak harus bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan mereka.
"Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan kambinghitamkan saya," ujar Heru.
