Gelar UKK Calon Pimpinan DPRD FPKB, Gus Imin: Kita Ingin Mengubah yang Kurang
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PKB di semua tingkatan se Indonesia di Jakarta, Minggu (21/7/2024).
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan seluruh anggota DPRD Fraksi PKB merupakan ujung tombak masa depan PKB, terutama mereka yang mendapat amanah menjadi pimpinan.
"Seluruh anggota legislatif PKB, terutama yang dapat amanah jadi pemimpin, adalah ujung tombak PKB yang menentukan masa depan nasib bangsa Indonesia di hari yang akan datang," kata Cak Imin dalam pidatonya, di Gedung DPP PKB, Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
PKB, menurut pria yang juga disapa Gus Imin, bukan hanya di Jakarta, tapi PKB adalah warna Indonesia Merah Putih yang berkibar di seluruh penjuru nusantara.
"Selamat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi seluruh calon pimpinan DPRD Fraksi PKB se-Indonesia. Kita ingin lima tahun ke depan kita mewarnai bukan diwarnai. Kita ingin mengubah yang kurang, dan mengoreksi yang salah," ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI itu juga mendorong seluruh anggota DPRD Fraksi PKB untuk aktif mengawal setiap kebijakan di daerah masing-masing.
Menurutnya, mereka tidak boleh pasif, atau hanya menjadi pengusul saja, namun harus aktif dan memastikan realisasi setiap kebijakan yang dibuat.
"Kita ingin lima tahun ke depan kita mewarnai bukan diwarnai. Kita ingin merubah yang kurang, menyempurnakan yang salah, mengkoreksi yang batil, memperbaiki menjadi jalan kebenaran dan kemajuan Indonesia yang akan datang," pungkasnya.
Sementara itu, dalam acara tersebut, Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, meminta dukungan jika ada hal yang patut untuk diperbaiki.
"Kami ini penyelenggara Pemilu tentu minta didukung, disupport dalam arti benar. Kita pasti tidak akan melakukan keanehan-keanehan. Kalau melakukan itu ancamannya juga pemberhentian, ada DKPP juga," kata Afif, Minggu (21/7/2024).
"Kalau ada persoalan komunikasi yang susah di jajaran kami di bawah, silakan berhubungan dengan kami untuk nanti kita sampaikan apa ke Ketua KPU Provinsi atau langsung kita tangani. Karena prinsip kita ini kan melayani peserta Pemilu dan melayani pemilih dan seterusnya," sambung Afif.
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
