Gibran Pastikan Anggaran Program Makan Gizi Gratis Tak Dipangkas: Itu Sudah Ideal
- VIVA.co.id/Fajar Sodiq (Solo)
Solo - Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka memastikan anggaran program makan bergizi gratis tak berubah alias tetap Rp15 ribu per porsi. Dia membantah anggaran makan siang akan dipangkas.
"Kata siapa (dipangkas)? Nggak kok. Apa, tunggu kepastiannya dulu ya. Ditunggu semua ya," kata Gibran usai menghadiri acara launching maskot dan logo Peparnas XVII di Pendhapi Balai Kota Solo,
Gibran menjawab terkait kepastian anggaran program makan gizi gratis, putra sulung Presiden Jokowi itu meminta agar menunggu terlebih dahulu. Ia pun meminta media untuk jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti.
"Ditunggu dulu ya, ditunggu dulu. Iya betul (sejak awal anggarannya Rp15 ribu per porsi). Itu sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat," ujar dia.
Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka blusukan ke Pasar Nangka, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Bahkan, Gibran mengungkapkan uji coba makan gizi gratis kepada para siswa akan dilaksanakan pada Senin pekan depan di kota Solo. "Termasuk Solo akan ada uji coba makan gizi gratis. Nanti saya ajak ya hari Senin ya," tutur Gibran.
Pun, Gibran menuturkan, hingga saat ini belum ada rencana untuk mengurangi anggaran program makan bergizi gratis. Sebab, selama ini uji coba makan siang gratis di beberapa tempat itu masih memakai anggaran Rp15 ribu per porsi.
"Selama ini uji cobanya di Rp15 ribu ya. Tunggu aja ya nanti kepastiannya. (Hasil evaluasi) Saat ini berjalan lancar ya kan kita melibatkan banyak ahli gizi. Rp15 ribu saya kira cukup ideal," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara soal rencana anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15 ribu per porsi yang akan dipangkas jadi Rp7.500 hingga Rp9.000.
Airlangga bilang untuk anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan RAPBN untuk Rp15 ribu per anak. Namun, dia menuturkan, besaran anggaran itu masih fleksibel alias bisa berubah.
"Dalam RAPBN masih sama, namun implementasi punya fleksibilitas," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perenonomian, Selasa, 16 Juli 2024.
