Diskusi dengan AHY, Bamsoet Usul Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah Lagi
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan pimpinan MPR Ri dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, adalah tentang pemilu legislatif atau pileg dan pemilu presiden atau pilpres. Terutama keinginan untuk memisahkan pelaksanannya.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang menyambangi markas Partai Demokrat bersama pimpinan MPR RI yang lainnya seperti Jazilul Fawaid, hingga Hidayat Nur Wahid.
Pimpinan MPR RI Sowan ke DPP Partai Demokrat, Bertemu dengan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Menurut politisi yang akrab disapa Bamsoet itu, Pemilu 2024 perlu dievaluasi terutama pelaksanaan pileg dan pilpres yang diselenggarakan serentak. Dia menyatakan hal itu menyebabkan masyarakat hanya fokus pada pilpres saja.
"Ya, seperti apa namanya, pemilu sebelumnya (2019), pileg duluan baru pilpres. Tapi salah satu yang kita bahas adalah masyarakat waktu itu lebih fokus kepada pilpres sehingga agak sedikit berkurang pada pileg," ujar Bamsoet, di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan, hal ini juga sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar bahwa pilpres diusulkan oleh partai politik atau kumpulan partai politik, berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.
"Nah, kalau kita pakai (gelaran pemilu) lima tahun lalu, jadi misalnya pileg bulan Februari, nah pilpres mungkin April," kata dia.
Oleh karena itu, Bamsoet meminta pada Pemilu 2029 agar pileg dapat diselenggarakan lebih dahulu sebelum pilpres.
"Ini masukan yang saya pikir perlu dipikirkan bersama. Ada baiknya juga, ada bagusnya memang kita pikirkan bagaimana pemisahan pileg dan pilpres. Memang akan menambah biaya tapi kita berharap adanya peningkatan kualitas demokrasi," jelasnya.
Dengan begitu, apabila penyelenggaraan pileg dan pilpres dipisahkan maka akan meningkatkan kualitas pileg. Sebab, masyarakat butuh sosok wakil rakyat yang mendukung mereka di parlemen pemerintahan.
