Presiden 'Obral' HGU di IKN, Komisi V DPR: Kebijakan Salah Sejak Awal

Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.
Sumber :
  • Dok. PKS

Jakarta – Keputusan Presiden Jokowi “mengobral” izin Hak Guna Usaha (HGU) tanah di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 190 tahun, mendapat sorotan publik.

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Sebut Tuntutan Massa Aksi 411 Tak Masuk Akal

Anggota Komisi V DPR RI fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyebut kebijakan yang dikeluarkan Jokowi tersebut merupakan cara untuk menarik investasi. Hanya saja, ia meyakini cara tersebut tak akan efektif, mengingat kebijakan IKN sudah salah sejak awal. 

“Memang berbagai cara untuk menarik investor, termasuk obral HGU, tapi tetap tidak akan menarik minat investor. Karena, kebijakan salah sejak awal,” kata Suryadi kepada wartawan, Jumat, 12 Juli 2024. 

7 Rahasia Jadi Orang Kaya ala Robert Kiyosaki, Nomor 4 Jangan Sampai Terlewat!

Pembangunan IKN Nusantara dari Titik Nol

Photo :
  • vstory

Menurut Politikus PKS ini, problem investasi di IKN bukan cuma urusan pertanahan semata. Lebih jauh dari itu, kata dia, banyak kebijakan yang salah sejak awal mula pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tersebut. 

Usai Ridwan Kamil, Akankah Pramono Anung Temui Jokowi Juga? Ini Jawabannya

“Problem investasi di IKN bukan masalah tanah saja, tapi salah kebijakan,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Perpres tersebut diteken Kepala Negara pada Kamis, 11 Juli 2024 untuk menjalankan perintah UU 21 tahun 2023 tentang IKN. Beleid tersebut memuat 14 Pasal terkait percepatan pembangunan IKN.

Perpres itu juga memuat aturan pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan hak pakai bangunan IKN kepada para investor.

Istana Presien di IKN

Photo :
  • ikn.go.id

Aturan itu tertuang dalam Pasal 9. Pada ayat 1 disebutkan, Otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha melalui perjanjian.

Adapun siklus perpanjangan hak guna dan hak pakai investor termuat pada Pasal 9 ayat 2. Pada ayat ini, investor bisa menggunakan HGU hingga 190 tahun dengan perpanjangan dan HGB selama 160 tahun dengan perpanjangan.

Jokowi dan pasangan calon nomor urut 2 Respati - Astrid makan malam di Wedangan Pendopo, Senin malam (4/11)

Jokowi Wedangan Bareng Respati-Astrid, Fix Dukung Lawan PDIP di Pilwakot Solo!

Jokowi makan malam bersama pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 di Pilkada Solo, Respati Ardi - Astrid Widayani di Wedangan Pendopo, Solo

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024