Djarot PDIP Sebut Pembangunan IKN Dipaksakan, Grace Natalie Ingatkan "Hati-hati Kepleset"
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie mengundang Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melihat langsung fakta proses pembangunan yang telah ditempuh pemerintah secara matang.
Pernyataan itu disampaikan Grace untuk menepis pernyataan Djarot yang menyebut pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan.
"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepleset," kata Grace dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2024.
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat
- VIVA/Ikhwan Yanuar
Grace mengatakan proses pengerjaan IKN ditempuh pemerintah dengan perhitungan yang cermat, tanpa ada upaya pemaksaan sama sekali, termasuk seluruh prosedur yang tak satu pun terlewati.
Grace juga memastikan agenda pemerintah untuk menggelar upacara HUT Ke-79 RI di IKN saat ini sudah mendekati siap. "Untuk peringatan HUT RI, semua sudah mendekati siap, termasuk infrastruktur dasar, seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan," katanya.
Grace yang juga politikus  PSI itu memastikan bahwa pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia dengan memaksakan sebuah kebijakan.
"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," katanya.
Presiden Jokowi meninjau Kawasan 1B, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Dalam pertemuan Djarot dengan wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli, ia meragukan pemindahan ibu kota ke IKN dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap.
"Saran saya jangan dipaksakan. Makanya, di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," katanya.
Menurut mantan gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Tjahaja Purnama pada 2017 itu, pemerintah terlalu memaksakan memindahkan ibu kota ke IKN, termasuk pelaksanaan upacara HUT Ke-79 di IKN, menyusul infrastruktur dasar, seperti listrik, air, dan akses jalan yang belum sepenuhnya rampung.
"Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot. (ant)
KPK Buka Peluang Jemput Paksa Hasto PDIP jika Kembali Mangkir Diperiksa
KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.
