Bobby Nasution dan Kaesang Maju Pilkada, Djarot PDIP Ingatkan Jokowi soal Abuse of Power

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengingatkan Presiden Joko Widodo, untuk tidak melakukan abuse of power di Pilkada Serentak 2024. Ia tidak ingin itu terjadi, yang menurutnya terjadi di Pilpres 2024 lalu.

Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024

Hal itu diungkap Djarot, merespons munculnya wacana duet antara Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Ahmad Luthfi dan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah. 

Djarot menjelaskan, pihaknya tidak takut melawan Ahmad Luthfi dan Kaesang jika benar maju di Pilgub Jateng. Meskipun kata dia, ada sosok Jokowi di balik pasangan tersebut.

Bahlil Turun Gunung Kampanye demi Menangkan Luthfi-Yasin di Jateng

“Takut itu kan, masa kita takut. PDI Perjuangan itu bukan banteng penakut. Kita itu partai ideologis ya sepanjang proses itu sesuai dengan aturan, sepanjang sesuai dengan konstitusi, sepanjang itu memuliakan etika dan moral,” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 12 Juli 2024.

Djarot menyebut pihaknya siap melawan siapa pun di Pilkada 2024 selama tidak ada praktik abuse of power

Polda Jatim Ungkap Penyulut Insiden Berdarah di Sampang, Tak Terkait Pilkada

“Kemudian sepanjang itu melakukan proses pendidikan politik yang baik, yang mencerahkan, yang mencerdaskan, yang menghindari abuse of power,” kata dia.

Dia kemudian mewanti-wanti Jokowi untuk tidak melakukan praktik abuse of power. Dimana menurutnya, itu terjadi pada Pilpres 2024. 

Djarot menyebut peringatan itu tidak hanya ditujukan untuk Pilgub Jateng. Tapi juga di Pilkada Sumatera Utara. Dimana Bobby Nasution selaku menantu Presiden Jokowi dipastikan maju sebagai calon gubernur.

“Kami cuma wanti-wanti jangan lagi dilakukan, baik di Sumut (Sumatera Utara) maupun dimana pun juga, itu praktik-praktik abuse of power dampak dari Pilpres. Terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk mentarget orang per orang. Itu tidak bagus,” pungkas Djarot.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya