Jimly Usul Tugas DPA Jadi Koordinator Lembaga Penasihat Presiden
- Ist
VIVA - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar penambahan tugas Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berupa koordinasi semua lembaga maupun badan yang berfungsi menjadi penasihat presiden.Â
Usulan tersebut merespons wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang nomenklaturnya akan diubah menjadi DPA.
"Dengan tambahan tugas yaitu mengkoordinasikan semua lembaga atau badan yang sudah ada, yang juga berfungsi advisory (penasihat) kepada presiden," kata Jimly dalam keterangannya diterima wartawan, Kamis, 11 Juli 2024.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan, untuk ketentuan nama anggota DPA, nantinya diatur dalam UU tersebut. Pasalnya, berdasarkan Pasal 16 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
"Selanjutnya diatur dalam UU. Mengenai nama dewan tersebut tidak diatur oleh UUD. Mirip dengan bank sentral dalam Pasal 23 yang tidak ditegaskan nama resminya. Maka terserah kepada UU untuk mengatur dan memastikan namanya," kata Jimly.
Jimly menambahkan, Bank Sentral diberi nama Bank Indonesia (BI), dewan yang bertugas memberi nasihat atau pertimbangan kepada presiden dapat saja diberi nama oleh UU dengan nama Wantimpres atau dengan nama lain, misalnya DPA seperti sebelum Reformasi.
"Pasal 16 dan Pasal 23 UUD sama-sama ditulis dengan huruf kecil, artinya lembaga dimaksud belum punya nama resmi yang ditentukan oleh UUD. Maka untuk nama resminya dapat diatur di UU," kata Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) iniÂ
Jimly lanjut menekankan jika UU tentang Wantimpres sudah ada, tinggal diubah saja. Saat ditanya soal jumlah anggota DPA nanti, menurut Jimly, itu bisa diatur dalam UU.
Namun, dia mengusulkan agar jumlah anggota selalu ganjil. Sebaiknya anggota tetap terbatas 9 orang dengan tambahan tugas yaitu mengkoordinasikan semua lembaga atau badan yang sudah ada dan berfungsi memberi advisory kepada presiden.
"Sejak (Wantimpres) terbentuk jumlahnya memang selalu 9. Saya menggantikan Bang Buyung Nasution pada periode 1 dengan ketuanya Prof. Emil Salim," imbuhnya
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
