Dasco Bilang Pemerintahan Prabowo akan Disiplin Fiskal & Fokus ke Penciptaan Lapangan Kerja
- Istimewa
Jakarta - Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen pemerintahan lima tahun ke depan akan disiplin dan pruden dalam mengelola fiskal.
Menurut Dasco, pemerintahan Prabowo akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ketua Harian DPP Gerindra itu memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini yakni di kisaran 30%.
"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco, Kamis, 11 Juli 2024.
Dasco menyampaikan pemerintahan Prabowo juga memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiscal. Tiga tujuan itu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dan mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo.
“Dan melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," ujar Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Lebih lanjut, dia menuturkan komitmen terhadap disiplin fiskal akan dijaga pemerintahan Prabowo. Hal itu karena pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dasco menambahkan pemerintah era Prabowo akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan. Selain itu, harapannya bisa menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.
“Menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting," kata dia.
Omongan Dasco ini sama dengan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan Hashim itu mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan tak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara.
Pernyataan Hashim itu diutarakan dalam wawancara di London kepada Financial Times. Adik Prabowo Subianto itu meyakini Indonesia bisa mempertahankan peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara. “Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.
Hashim juga menyampaikan dirinya sudah berdiskusi dengan Bank Dunia terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan pruden bagi Indonesia. Pun, menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan pruden.
Hal itu merujuk jumlah yang masih di bawah batas utang yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Sebelumnya, pada Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono sudah menuturkan bahwa Presiden terpilih RI tak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).
"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi," kata Thomas.
