Djarot PDIP Sindir Jokowi: Presiden Satu-satunya yang Anak-Menantu Terlibat Aktif Politik
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyindir Presiden Joko Widodo. Kata dia, sejak Presiden RI pertama, baru Presiden Jokowi yang anak, menantu, hingga keluarga dekatnya, terlibat aktif dalam dunia politik saat dirinya masih menjabat Presiden RI.
"Sejak masa Pak Jokowi, inilah anak-anak dan menenatu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik," kata Djarot yang juga Ketua DPP PDIP, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.
"Sejak Presiden Soekarno, Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, baru kali ini. Mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan," sambung dia.Â
Menurut Djarot, sikap yang dilakukan Presiden Jokowi memang tidak melanggar prosedural. Tapi, sikap tersebut kata dia melanggar etika moral.Â
Dia mencontohkan Presiden RI ke-2 Soeharto, yang tidak pernah melibatkan anak hingga menantunya terjun langsung ke politik meski memimpin puluhan tahun.Â
"Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis cuma dia di bisnis, sekarang ini politik iya, bisnis iya," jelas mantan Wakil Gubernur Jakarta itu.
Dia kemudian menyinggung soal menantu Jokowi, Bobby Nasution yang maju di Pilgub Sumatera Utara 2024. Bobby diketahui telah mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik.
Menurut Djarot, besarnya dukungan dari setiap partai untuk Bobby itu bukan jaminan bahwa dia bisa memenangkan Pilgub Sumut.
"Jangan punya persepsi bahwa seseorang yang didukung dengan koalisi gajah itu pasti menang, no. Di dalam pilkada itu yang bertarung, yang berlaga, yang bertanding itu adalah figur, orang, bisa nggak dia mendapatkan dukungan dari akar rumput," tandas Djarot.Â
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
