Respons Mahfud Md soal KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada, Airlangga Jawab Begini
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan selama tidak ada pelanggaran yang dilakukan maka komisioner KPU RI masih tetap layak menyelenggarakan pilkada.
Hal itu disampaikan Airlangga terkait isu ketidaklayakan KPU RI menyelenggarakan Pilkada 2024, sebagai imbas pemberhentian Hasyim Asy'ari dari komisioner KPU RI, atas dugaan asusila.
"Ya, selama tidak ada yang dilanggar, ya, masih berlanjut sampai sekarang," ujar Airlangga yang juga Menko Perekonomian dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Penyortiran surat suara Pilkada 2018. (Foto ilustrasi).
- VIVA/Muhamad Solihin
Dia menegaskan pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim Asy'ari sudah berujung pemberhentian tetap dari jabatan Ketua merangkap anggota KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Mantan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mahfud Md menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait kasus asusila.
Melalui akun X pribadi-nya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berterima kasih kepada Mahfud Md yang menyoroti lembaganya usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua sekaligus anggota KPU RI oleh DKPP RI.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Afifuddin memandang pernyataan Mahfud sebagai ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi. (ant)
Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD
Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.
