Cak Imin Tetap Usung Gus Yusuf di Pilgub Jateng Walau Survei Kaesang Tertinggi
- istimewa
Jakarta - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tetap pada pendirian untuk mengusung Muhammad Yusuf Chudlori atau yang akrab disapa Gus Yusuf, untuk maju sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Pilkada Jawa Tengah 2024.
Hal ini menanggapi elektabilitas Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang moncer dalam berbagai hasil survei.
"Dari awal PKB mengusung Gus Yusuf," kata politisi yang akrab disapa Cak Imin itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf
- tvOne/Teguh Joko Sutrisno
Indikator Politik Indonesia sebelumnya merilis survei terbarunya terkait elektabilitas terkait Pilkada 2024.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, meraih elektabilitas tertinggi dalam simulasi semi terbuka 20 nama calon, simulasi 10 nama, dan simulasi delapan nama potensial calon gubernur atau cagub Jawa Tengah.
Dalam simulasi semi terbuka 20 nama, Kaesang meraih elektabilitas 17,7 persen. Kemudian disusul Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dengan 15,6 persen.
"Dalam simulasi ini (20 nama) Kaesang di peringkat pertama, tetapi dalam selisih margin of error dengan Ahmad Luthfi," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei, Minggu kemarin.
Berikut hasil simulasi semi terbuka 20 nama bakal calon Gubernur Jateng:
1. Kaesang Pangarep 17,7 persen
2. Irjen Ahmad Luthfi 15,6 persen
3. Taj Yasin Maimoen 12,8 persen
4. Bambang 'Pacul' Wuryanto 6 persen
5. Dico Ganinduto 5,6 persen
6. Raffi Ahmad 4,4 persen
7. Achmad Husein 3,4 persen
8. M Yusuf Chudlori 3,3 persen
9. Sudaryono 3,2 persen
10. Hendrar Prihadi 2,2 persen
11. Joko Sutopo 2,1 persen
12. Sudirman Said 1,2 persen
13. Casytha Arriwi Kathmandu 1,1 persen
14. Ida Fauziah 1,1 persen
15. Panggah Susanto 1 persen
16. Abdul Wachid 0,9 persen
17. Juliyatmono 0,9 persen
18. Wihaji 0,8 persen
19. Nana Sudjana 0,5 persen
20. Rinto Subekti 0,1 persen.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
