Bamsoet Minta Bertemu dengan Megawati dan Prabowo, Mau Apa?
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengaku sudah minta waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut pimpinan MPR RI memiliki agenda silaturahmi kebangsaan dengan ketua umum partai politik (parpol) untuk meminta pandangan ke depan.
“Kami sudah hampir menemui seluruh pimpinan politik. Tinggal hari Kamis besok ketua umum Golkar. Pekan depan ketua umum Partai Demokrat. Lalu, ketua umum PPP. Kemudian kita menunggu dari Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP,” kata Bamsoet kepada wartawan, dikutip Selasa, 9 Juli 2024.
Usai mendapatkan pandangan dari seluruh ketua umum partai politik anggota parlemen, MPR selanjutnya akan menemui Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
Kata Bamsoet, dirinya ingin bertemu Prabowo umtuk menyampaikan dokumen terkait rekomendasi dari seluruh ketua umum partai bagi pemerintahan periode lima tahun ke depan.
“Baru nanti kita terakhir minta waktu kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk menyampaikan dokumen kearifan yang kami susun dari berbagai kunjungan ini, untuk sebagai rekomendasi dan saran pemerintahan yang akan datang,” lanjut Bamsoet.
Pimpinan MPR RI Bamsoet, Syarifudin Hasan dan Ahmad Basarah Ketemu JK
- Bamsoet
Dia menyebut dokumen tersebut nantinya akan diserahkan kepada pimpinan MPR selanjutnya. Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan kunjungan pimpinan MPR RI ke ketua umum partai politik anggota parlemen yakni untuk menegaskan bagi MPR untuk kembali jadi lembaga tertinggi negera.
“Dengan kewenangan yang tertinggi dengan kewenangan mengeluarkan TAP MPR untuk mengatasi berbagai kemungkinan terjadinya dispute konstitusi,” ujar politikus Golkar tersebut.
“Terjadinya keadaan genting memaksa yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga negara lain,” jelas Bamsoet.
Selain itu, MPR juga mengusulkan agar UUD 1945 diamandemen untuk disempurnakan. Kata dia, pihaknya ingin agar demokrasi tak terjebak dalam demokrasi yang transaksional.
“Kita perbaiki lagi bagaimana caranya agar kita tidak terjebak ke dalam demokrasi yang transaksional. Tapi bukan kita mundur, saya rasa tidak,” tutur Bamsoet.
