ICMI Dorong Evaluasi Total Sistem Politik Indonesia: Makin Tidak Inklusif

Jakarta - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Arif Satria menyoroti sistem politik Indonesia yang perlu dievaluasi secara total. Sistem politik di Tanah Air dinilai makin tak inklusif.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," kata Arif dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 7 Juli 2024. 

Arif menilai pelaksanaan demokrasi dewasa ini di Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif.

Menurut dia, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias. Ia mengatakan demikian karena seperti hanya untuk mereka yang berduit lantaran demokrasi yang makin mahal. 

Selain itu, ia menekankan pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics.

"Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang," jelas Arif.

Melihat kondisi itu, Arif mengkhawatirkan akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis. Kata dia, kondisi itu hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," ujar Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Arif menambahkan, keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa. Kata dia, seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Ia menekankan, solusi atas keadaan itu adalah melakukan evaluasi total sistem politik agar bangsa Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia.

"Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia," imbuhnya. 

 

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.

VIVA.co.id

20 Desember 2024