Dubes RI Zuhairi Misrawi Dilantik Jadi Ketua DPP PDIP, Hasto: Statusnya Non-aktif

Jakarta – Sekertaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi diangkat menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan. Tetapi, Zuhairi Misrawi masih berstatus non-aktif.

“Zuhairi Misrawi menjadi salah satu yang namanya dilantik sebagai pengurus pusat partai menggantikan Almarhum Prof.Hamka Haq. Namun karena juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan, dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

Hasto menjelaskan bahwa penambahan struktur ini dilakukan sesuai dengan permintaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tujuannya, untuk memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

"Di dalam rapat tadi, konsolidasi partai, Ibu mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan, tetapi struktur tersebut juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak, karena yang ingin kami bangun dengan pilkada itu adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis, menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa," kata Hasto.

Menurutnya, saat ini demokrasi itu penting memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, kemampuan teknokratik, untuk membawa perubahan Indonesia. 

Sebab, kata Hasto, PDIP tidak ingin Pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dgn rakyatnya. 

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini juga menyampaikan PDIP membuka ruang dari kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai.

Dalam struktur DPP PDIP ini, Hasto mengatakan terdapat nama baru antara lain Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo. Hasto menilai kemampuan Adian di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi Partai.

Lalu, nama Ronny Talapessy, menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum. Hasto menilai adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism di mana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat.

"Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," kata Hasto.

Hasto juga menilai Ketum Megawati mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.

"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip Kepala Baguna, agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," kata Hasto.

Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan.

"Itu keterangan yang dapat kami sampaikan dan inilah PDI Perjuangan sebagai Partai rakyat, Partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu," kata Hasto.

MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi, Prediksi Ada 300 Perkara

MK menyatakan siap menghadapi sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi. MK juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sengketa Pilkada 2024.

VIVA.co.id

25 November 2024