Wapres: Konflik Palestina Bukan Isu Keagamaan tetapi Politik dan Kemanusiaan
- ANTARA
Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa konflik di Palestina yang terjadi hingga saat ini bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
Wapres menyampaikannya saat menerima kunjungan Delegasi Biro Komite Palestina PBB (CEIRPP) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
"Penting untuk kita garisbawahi: isu Palestina bukanlah isu keagamaan, melainkan isu politis dan kemanusiaan," kata Wapres sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres.
Serangan Israel di kamp pengungsian warga Palestina.
- ANTARA
Untuk itu, Wapres mengharapkan komunitas internasional untuk bersatu atas nama kemanusiaan untuk membela perdamaian dan keadilan bagi Palestina.
"Kedepan, saya harapkan Komite Palestina terus menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendorong gencatan senjata di Gaza," ungkapnya.
Selain itu, Wapres juga meminta Komite Palestina untuk mengungkap akuntabilitas Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya terhadap bangsa Palestina. Di samping juga terus menggalang dukungan dan pengakuan dari banyak negara terhadap kedaulatan Palestina.
"(Begitu juga) implementasi dari putusan Mahkamah Internasional serta menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina, termasuk melalui The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)," ujar Wapres.
VIVA Militer: Tank tempur militer Israel di Rafah, Palestina
- frontera25.net
Terakhir, Wapres juga mengharapkan Komite Palestina dapat mendesak kesatuan suara di Dewan Keamanan PBB guna mewujudkan solusi damai dan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
"Saya harap kunjungan ini dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan Komite Palestina PBB dalam mewujudkan solusi damai dan keadilan bagi Palestina," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Biro Komite Cheikh Niang (Wakil Tetap Senegal untuk PBB) mengatakan bahwa tujuan kedatangannya ke Indonesia untuk menyampaikan pandangan terkait dengan kontribusi yang dilakukan oleh Indonesia untuk Palestina.
"Komite ini didirikan pada tahun 1975, di mana Indonesia sudah aktif berpartisipasi pada saat itu dan memberikan kontribusi yang sangat besar, tidak hanya di bidang politik, tetapi juga ekonomi. Indonesia memberikan bantuan kepada UNRWA," kata Cheikh Niang.
"Pada tahun 2003, bahkan Indonesia meningkatkan kontribusinya sebesar tiga kali lipat dan hal ini diharapkan dapat terus berlanjut meningkat di tahun-tahun ke depan," lanjutnya.
Kemudian, ia juga mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh Indonesia. Sebab, menurut dia, dukungan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari segenap masyarakat Indonesia.
"Apa yang sangat kami kagumi dari dukungan Indonesia untuk Palestina adalah dukungannya tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi dari seluruh lapisan masyarakat termasuk dari parlemen, ormas, dan juga masyarakat luas. Kami harapkan dapat melihat pandangan konsensus dari masyarakat Indonesia dan dukungannya untuk Palestina," ucapnya.
Untuk diketahui, Komite Palestina PBB atau Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) merupakan badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada 1975 untuk mendukung hak-hak Palestina.
Komite itu memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memajukan hak-hak Palestina, yakni memastikan bahwa hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan kedaulatan nasional, diakui dan dihormati, khususnya melalui perwujudan solusi dua negara dengan negara Palestina dan Israel yang hadir secara berdampingan.
Kedua, meningkatkan kesadaran internasional tentang isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Palestina melalui berbagai kegiatan seperti konferensi, seminar, publikasi, dan kampanye informasi.
Ketiga, mendukung solusi damai untuk mencapai solusi damai terhadap konflik Israel-Palestina sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan, termasuk solusi dua negara. (ant)
