Wakil Ketua Komisi X DPR Nilai Menko PMK Bercanda soal Naikkan Biaya Wisuda

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hanya bercanda saat mengusulkan agar perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, menaikkan biaya wisuda untuk menambah pendanaan kampus.
 
"Mungkin ada bercanda sedikit terkait masalah soal kalau mau pas wisuda itu diberikan biaya yang lebih tinggi karena dianggap itu sudah lulus-lulusan ya, sebetulnya itu lebih bercanda," kata Dede kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
 
Ia pun meminta kepada semua pihak agar hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut karena hal yang lebih penting untuk ditindaklanjuti adalah upaya menekan biaya pendidikan tinggi.

 
"Nilai substansialnya sebetulnya lebih banyak di dalam rapat tentang bagaimana menekan biaya kuliah. Saya pikir sebetulnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena substansi yang diberikan pada Panja jauh lebih penting daripada bercanda," kata dia.

 
Pada Selasa, Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang sejumlah eks menteri pendidikan, termasuk Muhadjir.
 
Pada kesempatan itu dalam paparannya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyarankan agar kampus berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) mencari sumber pendanaan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat wisuda. Ia menyarankan pula alangkah baiknya kampus memiliki hotel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penginapan bagi para orang tua mahasiswa yang wisuda.
 
“Setiap kali wisuda misalnya lima ribu, bahkan 10 ribu sekarang. Kalau satu tahun itu lima kali wisuda, kampus punya hotel, sudah komplit itu. Jadi bayar wisuda sekalian tinggal di hotel kampus. Nanti di situ ada swalayannya buat belanja. Itu selama wisuda, cukup untuk menutup biaya operasional hotel. Sisanya tinggal cari untung saja. Percaya dengan saya itu. Sudah nyoba saya,” jelasnya.

 
Muhadjir pun berpendapat orang tua mahasiswa tidak akan keberatan dan rela untuk membayar biaya yang tinggi untuk wisuda anaknya sehingga para pimpinan kampus dapat mencari keuntungan lain pada momen ini.
 
“Wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapa pun dikasih. Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa,” ujar dia. (ant)

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

VIVA.co.id

21 Desember 2024