Cak Imin Ingatkan Menko PMK Tak Berbisnis dengan Mahasiswa melalui Tarif UKT

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengritik usulan Menko PMK Muhadjir Effendy agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memberlakukan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru.

Kunker ke Makassar, Once Mekel DPR Soroti Fenomena Perundungan di Sekolah

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai usulan tersebut justru dapat mempengaruhi minat generasi muda untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi menjadi berkurang.

"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka, mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Cak Imin dalam keterangan terulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Respons Kadin soal Usulan Tax Amnesty Jilid III pada 2025

Menko PMK Muhadjir Effendy saat RDPU di Komisi X DPR RI

Photo :
  • TV Parlemen

Sebaliknya, mantan calon wakil presiden Pemilu 2024 itu menilai pemerintah harus memastikan biaya perkuliahan semakin murah, terjangkau, dan berkualitas.

Profil dan Kisah Inspiratif Mbah Guru Matematika, Pengajar Viral yang Dapat Penghargaan dari Prabowo

 
"Karena tidak semua warga negara kita mampu, para orang tua juga masih banyak yang berpenghasilan rendah. Kalau biaya pendidikan tinggi ikutan tinggi, gimana mereka mau kuliah," katanya.

Menurutnya, tugas pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah mencerdaskan bangsa dengan memberikan akses belajar yang mudah dan murah bagi seluruh masyarakat.

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," kata dia.

Aksi unjuk rasa mahasiswa USU terkait kenaikan UKT.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI periode 2016-2019 Muhadjir Effendy meminta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) agar kreatif dalam mencari sumber pendanaan kampus sehingga tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah.

Menurut Muhadjir, sejumlah PTN BH yang telah prominen dapat mengapitalisasi modal dari mahasiswa. Namun begitu, lanjutnya, perlu ada subsidi silang antara mahasiswa baru dengan yang lebih lama.

"Nama besar PTN BH tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu. Dan saya kemarin sampaikan, naikkan biaya itu jangan serta merta, jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja, dan jangan naik sampai nanti selesai, sehingga orang tua punya kepastian. Kalau yang lama biar selesai sampai selesai,” kata Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan sejumlah eks menteri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. (ant)

Ilustrasi petugas PPSU.

PPSU Mau Lerai Perkelahian di Kalimalang, Malah Dikejar Pemuda Pakai Sajam

Viral di media sosial, seorang pemuda mengamuk tak terima dilerai saat sedang berkelahi. Pemuda itu kemudian mengejar Petugas PPSU yang coba melerai perkelahian ini denga

img_title
VIVA.co.id
1 Desember 2024