Saran Mahfud Pilih Calon Kepala Daerah: Jangan Hanya Elektabilitas, tapi Punya Moralitas Tinggi
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyarankan partai-partai memilih calon kepala daerah yang tidak cuma memiliki elektabilitas. Ia menekankan, moralitas harus dimiliki agar bisa menghindari mereka dari perilaku korupsi jika terpilih.
"Karena konteksnya pilkada, ya pilihlah mereka yang punya elektabilitas tapi juga punya moralitas, jangan hanya elektabilitas," ujar Mahfud dalam keterangannya, Rabu, 3 Juli 2024.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD Rapat di Gedung High End, Jakarta Pusat
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Ia menilai, memilih calon kepala daerah harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak tertipu. Sekalipun punya elektabilitas tinggi, kata dia, itu akan tergerus oleh pembanding yang kuat. Maka ia menekankan, elektabilitas dan moralitas itu yang harus menjadi modal utama calon.
"Itu yang saudara harus lakukan, tim pemenangan dari sekarang, jangan juga misalnya membiarkan orang, wah ini teman kita, ini ambisi, ini bagus, dilihat moralitasnya bagaimana, moralitasnya bagaimana, dua duanya itu kumulatif," ujar Mahfud.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menilai, berbahaya bagi rakyat kita partai-partai cuma memilih berdasarkan elektabilitas. Pun jika partai-partai cuma mementingkan moralitas karena tentu akan sulit memenangkannya.
"Bukan wah kita yang elektabilitas saja, itu berbahaya, tapi yang moralitas saja itu juga tidak akan terpilih, oleh sebabnya itu dua duanya itu," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, salah satu modal penting yang harus dimiliki partai-partai tidak membuat money politic sebagai budaya. Pasalnya, money politic bisa terjadi secara borongan dan dapat pula terjadi secara eceran.
Maka itu, ia menegaskan, masalah utama tetap moralitas karena itu yang menjaga siapapun kita dari perilaku koruptif. Mahfud berharap, partai-partai dapat menjadikan moralitas, selain elektabilitas, sebagai pertimbangan utama memilih calon.
"Sehingga, masalahnya itu di moral, karena orang money politic kalau saudara sudah atur agar tidak terjadi eceran, ternyata orang masuk lewat borongan. Akhirnya apa, akhirnya saudara, ini yang menentukan, moralitas kita, niat baik kita terhadap republik ini," ujar Mahfud.
Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD
- Istimewa
Mahfud mengingatkan, dulu korupsi pada zaman Orde Baru memang luar biasa tapi tersentralisasi di tangan Pak Harto. Kini, korupsi yang terjadi malah merajalela karena bisa dilakukan pejabat di manapun dalam level pemerintahan seperti apapun.
Ia menambahkan, kunci utama dalam pemberantasan korupsi tidak lain ada dalam penegakan hukum. Mahfud menegaskan, sistem demokrasi itu akan bisa berjalan baik jika negara itu mampu menerapkan nomokrasi dengan baik.
"Kita ingin membangun demokrasi, dan demokrasi itu tidak akan berjalan baik kalau tanpa nomokrasi, demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum," kata Mahfud.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
