Bawaslu Komunikasi dengan Polda Metro dan Pemda Soal Potensi Kerawanan Pilkada Jakarta
- Bawaslu
Jakarta - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan pemerintah daerah (pemda) terkait potensi kerawanan Pilkada Jakarta.
Bagja menerangkan, pihaknya mengambil langkah tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu dalam Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (Sipekapilu) yang menempatkan Jakarta di posisi pertama, dan memenuhi empat dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Kami kan mengambil itu dari sejarah Pilkada Jakarta. Sejarah Pilkada Jakarta jelas banyak masalah. Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots yang kami lihat pada pilkada di Jakarta sebelum ini," kata Bagja di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
- ANTARA FOTO
Selain itu, Bagja menekankan kondisi Jakarta yang sedang mengalami masa transisi dari status Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta, juga perlu menjadi perhatian.
"Dengan jumlah penduduk dan juga kondisi geografis yang padat, maka itu perlu diperhitungkan betul untuk melihat, dan itu yang menjadi salah satu unsur kenapa Jakarta masuk di empat dimensi tersebut," katanya..
Diketahui, berpijak skor IKP 2024, Jakarta menempati posisi pertama dengan memperoleh 88,95, dan termasuk kategori tinggi. Untuk skor dimensi sosial politik, Jakarta meraih 78,27 atau termasuk kategori tinggi.
Sementara itu, untuk skor dimensi penyelenggaraan pemilu mencatatkan 92,36 atau tinggi. Kemudian, skor dimensi kontestasi mendapatkan 96,09 atau tinggi. Terakhir, dimensi partisipasi mencapai 87,01 atau tinggi.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
