- Media Center Haji 2024
VIVA – Partai Amanat Nasional (PAN) tidak setuju dengan adanya pembentukan panitia khusus (pansus) haji 2024 di DPR RI. Hal ini dikarenakan pelaksanaan haji belum selesai dan masih berlangsung.
“Jadi kalau mau evaluasi haji, termasuk membentuk pansus dan lain sebagainya, walaupun saya enggak setuju pansus, cukup raker dan panja. Tapi kalau ada para pihak yang ingin mengusulkan pansus, tolong sekali haji belum selesai,” kata Waktumu PAN, Yandri Susanto kepada wartawan, Jumat, 28 Juni 2024.
Yandri menyebut, masih ada raturan ribu jemaah gelombang kedua yang tengah melaksanakan ibadah haji di Madinah. Bahkan, ada juga jemaah yang masih bergerak dari Makkah ke Madinah.
“Jadi tidak elok kalau jemaah haji kita masih berjibaku di Tanah Suci, para politisi di Senayan membentuk pansus. Dan hormati juga para petugas haji, yang hari ini siang malam melayani jemaah haji dan anggaran sedang berjalan penggunaannya itu,” ungkapnya.
Yandri Susanto
- Istimewa
Meski begitu, Wakil Ketua MPR itu tak masalah dengan adanya evaluasi pelaksanaan haji. Hanya saja menurutnya, rencana pembentukan pansus sebaiknya ditunda terlebih dahulu.
“Kan lucu juga, harusnya kan evaluasi pas acara selesai. Nah, maka kalau ada para pihak yang ingin membentuk pansus itu hak mereka, saya hormati. Tapi saya enggak setuju pansus, karena dengan raker itu cukup,” kata Yandri.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan lembaganya menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.
"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 17 Juni 2024.
Puan menjelaskan bahwa pansus itu bertujuan agar pelayanan kualitas haji ke depan bisa makin lebih baik. Apalagi, evaluasinya secara komprehensif sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan Ibadah Haji 2024.
Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani
- tvOne
"Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," katanya menegaskan.
Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.
