Server Kena Ransomware Tak Bisa Pulih, DPR: Tak Ada Back Up Data Merupakan Kebodohan!
- VIVAnews/Lilis
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai Pemerintah yang tidak memiliki back up atau cadangan data terhadap Data Pusat Data Nasional (PDN) yang kena serangan siber ransomware merupakan kebodohan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seharusnya mempunyai tata kelola pengamanan data yang baik, salah satunya cadangan atau backup data.
Ilustrasi hacker.
- Freepik
“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” tegas Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di DPR RI, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.
Sebelumnya diberitakan, PT Telkom Indonesia selaku pengelola server Pusat Data Nasional (PDN) mengatakan data di PDNS 2 Surabaya yang terkena serangan ransomware itu tidak bisa dipulihkan.
"Data yang kena (serangan Ransomware) tidak bisa dipulihkan lagi," kata Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Sebagai informasi, Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya, Jawa Timur dan Serpong Tangerang. Sedangkan satu Pusat Data Nasional (PDN) berada di Batam.
Adapun Pusat Data Nasional yang terkena serangan siber ransomware adalah PDNS 2 yang berada di Surabaya, Jawa Timur.
Dalam kasus ini, seharusnya data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.
Ia menilai, data PDN yang dicadangkan di Batam yang hanya dua persen terbilang kecil, sehingga Pemerintah khususnya Kementerian Kominfo dan BSSN dinilai Ketua Komisi I DPR RI tidak ada pengelolaan.
“Ini kan kita enggak itung Batam backup kan karena cuma dua persen (data yang di-backup) kan, ya berarti itu bukan tata kelola, (pembobolan) data itu kebodohan saja sih, Pak,” bilang Meutya.
Kepala BSSN Hisna Siburian pun mengakui bahwa adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, yaitu dengan tidak adanya cadangan data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber.
"Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi kita ada kekurangan di tata kelola, kami memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk (menyampaikan) apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kami laporkan juga," tambah Hisna dalam rapat.
Menkopolkam Bentuk Desk Pilkada, DPR Optimis Dapat Mengantisipasi Potensi Konflik
Keberadaan satuan kerja, desk pilkada yang telah dibentuk oleh Menkopolkam, Budi Gunawan, diyakini oleh dewan bisa mengantisipasi potensi konflik selama pilkada serentak.
