Keras! TB Hasanuddin soal Data PDN Diretas: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional
- DPR RI
VIVA – Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin mengkritik keras serangan ransomeware ke Pusat Data Nasional (PDN) yang menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh. Ia mengaku heran dengan berulangnya peristiwa kebocoran data dan peretasan sistem yang terus terjadi.
"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya?" kata TB Hasanuddin saat rapat kerja dengan BSSN dan Kominfo di Gedung DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024.
"Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra terutama dengan mitra BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif," sambungnya
Hasanuddin lantas membacakan ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 ke DPR RI ada sebanyak 1.101.229 insiden. "Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi," ujar Hasanuddin.
Selanjutnya, politikus PDIP itu juga mempertanyakan sejauh mana forensik digital dilakukan untuk menemukan pelaku peretasan. "Sekarang kan kita di kunci, kodenya di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu," ungkapnya
Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tak bisa dipulihkan, akibat serangan Ransomware sejak 20 Juni 2024.
"Data yang kena (serangan Ransomware) tidak bisa dipulihkan lagi," kata Herlan
Herlan mengklaim, pihaknya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSB), Kemenkominfo, Bareskrim, dan sejumlah tenant layanan pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut.
Tapi, dari sumber daya yang dimiliki, data di PDNS 2 Surabaya yang terdampak tidak dapat diselamatkan.
Kendati demikian, Herlan memastikan, data yang tidak bisa dipulihkan itu tidak akan disalahgunakan pelaku peretasan. "Kondisi data itu terenkripsi, tapi di tempat. Sekarang sudah kami isolasi," ujarnya.
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
