Ulil Abshar: NU Di-bully usai Terima Jatah Kelola Tambang dari Jokowi
- TV NU
Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalla mengatakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu di-bully atau diolok-olok oleh masyarakat karena menerima jatah pengelolaan tambang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau kita telaah, percakapan di media sosial sekarang, ini PBNU menjadi bully-an luar biasa," kata Ulil dalam diskusi yang digelar Fraksi PAN bertajuk 'Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang untuk Ormas Keagamaan' di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Ulil menyebut kondisi berbeda terlihat pada Muhammadiyah karena ormas Islam tersebut menolak jatah pengelolaan tambang dari Jokowi. "NU yang sudah terang-terang menerima sekarang di-bully di mana-mana, logonya diolah lah pokoknya,” ujarnya.
Ilustrasi Pertambangan Batu Bara (Sumber Gambar : wallpaperbetter)
- vstory
Meski begitu, Ulil menegaskan NU tidak menjadikan cemoohan tersebut sebagai polemik, malahan NU memahaminya sebagai risiko karena menerima pengelolaan tambang tersebut. “Enggak ada sesuatu yang kenikmatan diperoleh tanpa adanya usaha keras,” katanya.
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, pada 6 Juni, mengungkap alasan organisasi yang dia pimpin ingin mengelola tambang, yakni butuh pendapatan baru untuk mengelola organisasi.
"Saya katakan, NU nih butuh, apapun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.
Gus Yahya kemudian membeberkan, NU memiliki 3.000 pesantren dan madrasah. Sumber daya untuk mengelola ribuan pesantren dan madrasah yang diambil dari komunitas itu tidak mencukupi.
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi pengurus harian NU saat menggelar jumpa pers tentang pelaksanaan Pemilu 2024 di kantor Pengurus Besar NU, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.
- IST
"Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya dan sekarang realitasnya kita ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri tidak lagi mencukupi sehingga perlu ada intervensi," tutur dia.
Gus Yahya menyambut baik keputusan Presiden Jokowi yang memberikan izin ormas keagamaan mengelola tambang. Jokowi sudah berjanji memberikan konsesi tambang itu sejak 2021.
"Pada pembukaan Muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan itu akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu, itu artinya pemerintah berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas keagamaan ini," ujarnya.
