PKB Sebut PKS Blunder Deklarasi Anies-Sohibul Iman: Menutup Pintu Partai Lain Bermitra

Syaiful Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, menyebut langkah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang langsung mendeklarasikan duet Anies Baswedan – Sohibul Iman untuk maju di Pilgub Jakarta, sebagai langkah yang blunder.

DPR Dorong Sinergitas Multilevel Pulihkan Sukabumi sesudah Banjir Bandang

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, menyebut bahwa keputusan menduetkan Anies-Sohibul itu merupakan sebuah kegamangan.

"Kegamangan teman-teman PKS, yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendiri lah, tapi terpublish karena yang pertama kan pengumuman Pak Sohibul Iman saja, dikoreksi dua hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dianggap salah dan perlu dikoreksi, dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan mas Anies dan mas Sohibul Iman," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Prabowo Minta Koruptor Kembalikan Uang Korupsi, PKB: Ini Jadi PR Besar Penegak Hukum

Huda mengatakan, keputusan PKS yang secara pribadi mengusung Anies-Sohibul Iman, blunder. Langkah tersebut menurut dia, bisa saja menutup pintu kerja sama politik dengan partai lain.

"Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra," kata Huda.

Setuju dengan Prabowo Pilkada Lewat DPRD: Saatnya Dievaluasi secara Menyeluruh

Kendati demikian, Huda belum bisa memastikan apakah keputusan PKS akan berdampak pada PKB yang sebelumnya sudah lebih dulu mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal cagub di Pilkada Jakarta.

"Ya saya belum tahu ya, apakah itu berefek atau tidak. Tapi yang pasti di luar manuver PKS ini, PKB masih concern ngurus figur mas Anies yang kebetulan sudah direkomendasikan oleh teman-teman DPW PKB Jakarta," katanya.

Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2024

KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024