Elektabilitas Moncer di Survei, Lalu Aria Dharma Peluang Menang Pilwakot Mataram 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis survei terbarunya terkait elektabilitas dan popularitas bakal calon Wali Kota Mataram. Ada temuan survei LKPI yaitu moncernya elektabilitas figur Lalu Aria Dharma.
Direktur Eksekutif LKPI, Togu Lubis menjelaskan, dari hasil survei ada fakta menarik terkait keinginan warga Kota Mataram untuk memilih bakal calon wali kotanya. Menurut dia, hampir 63,8 persen menginginkan tokoh baru untuk memimpin kota Mataram.
Lalu, sebanyak 28,9 persen ingin wali kota dan wakil wali kota petahana untuk melanjutkan kepemimpinan di kota Mataram. Sementara, sebanyak 7,3 persen tak menjawab.
Dia menuturkan dalam survei juga memotret tingkat kepuasan warga kota Mataram terhadap kinerja Pemerintah Kota. Jawaban terbanyak responden 64,3 persen tak puas dengan tata kelola kota Mataram yang dijalankan wali kota dan wakil wali kota yang berkuasa saat ini.
Kata Togu, hanya 31,8 persen yang puas dengan kinerja tata kelola kota Mataram saat ini. Kemudian, sebanyak 3,9 persen tidak puas.
Kemudian, dalam survei juga ditemukan tingkat elektabilitas dengan simulasi terbuka. Simulasi itu mengajukan pertanyaan kepada responden sebagai berikut. 'Seandainya pemilihan Wali Kota Mataram Dilaksanakan hari ini. Siapa Calon Wali Kota yang akan bapak ibu pilih?'
“Hasilnya nama Lalu Aria Dharma yang menjabat sebagai sekretaris dewan jadi tokoh yang paling banyak di inginkan untuk memimpin kota Mataram," kata Togu, dalam keterangannya dikutip pada Rabu, 26 Juni 2024.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Menurut dia, elektabilitas Lalu Aria secara top of mind mencapai 25,8 persen. Di urutan kedua, ada Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang dipilih sebanyak 21,7 persen. Kemudian, Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman dipilih 17,9 persen. Berikutnya Hj. Putu Selly Andayani dipilih 8,7 persen.
Togu menambahkan untuk Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi 4,8 persén, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram Abd Rahman 2,8 persen dan Direktur RSUD Provinsi NTB dr HL Herman Mahaputra 2,4 persen dan tokoh lainnya di bawah 1 persén
Dalam simulasi tertutup diajukan 6 nama bakal calon Wali Kota Mataram. Pun, pertanyaan dalam simulasi tertutup itu yakni 'Tokoh mana yang jadi pilihan anda sebagai Wali Kota Mataram jika pilwakot digelar hari ini?
Nama Lalu Aria Dharma dipilih sebanyak 30,7 persen. Adapun urutan kedua ada H Mohan Roliskana dipilih sebanyak 26,6 persen. "Kemudian TGH Mujiburrahman dipilih sebanyak 20,8 persen dan Hj Selly Andayani dipilih sebanyak 9,3 persen, H Muzihir sebanyak 5,7 persen, dan Abd Rahman sebanyak 3,1 persen," ujar Togu.
Survei terbaru LKPI ini melibatkan 1.250 Warga Kota Mataram yang tersebar 50 kelurahan di Kota Mataram. Responden itu secara proposional berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu 2024.
Sementara, penarikan data dalam survei ini mengunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error -/+2,77 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei LKPI dilakukan sejak 11 Juni sampai 22 Juni 2024.
Suara Perubahan
Menanggapi hasil survei LKPI, pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Ludiro Madu menilai naiknya elektabilitas Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma sebagai bakal calon Wali Kota Mataram karena masyarakat ingin adanya perubahan. Kata dia, perubahan itu terkait aspek ekonomi.
Ludiro menyampaikan, warga Mataram ingin pemimpin yang lebih paham akan kebutuhan rakyat. Selain itu, ingin melihat kinerja yang membuat dampak baik untuk perubahan Kota Mataram.
Bagi dia, ada peluang menang untuk Lalu Aria Dharma memenangkan pilwakot Kota Mataram.
“Mereka lebih cenderung pemimpin baru seperti Lalu Aria Dharma yang menjadi pilihan masyarakat Kota Mataram karena mereka lebih merasa sosok Sekwan itu mampu membawa perubahan," kata Ludiro, Selasa, 25 Juni 2024.
Poltracking Indonesia Disanksi Persepi Gara-gara Beda Hasil Survei Pilgub Jakarta
Poltracking Indonesia disanksi untuk tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan Dewan Etik, karena menyalahi kode etik
