Kurang 10 Kursi di Pilkada Jakarta, Politisi PDIP: PKB Kurang Lebih 10 Kursi, Sudah Cukup Ya
- VIVA / Zendy Pradana
Jakarta - Kabar PDIP hendak ikut mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, semakin santer. Apalagi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah mendeklarasikan mengusung Anies. Bila dihitung, kedua partai berkoalisi sudah bisa mengusung cagub-cawagub.
Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga berandai-andai akan adanya kerja sama politik partainya tersebut dengan PKB di Pilgub Jakarta 2024.
"Kita tidak bisa maju sendiri, kita 15 kursi, masih kehilangan 10 kursi, tentu teman-teman wartawan tanyakan kurangnya dari mana. Nah saya tanya, PKB kurang lebih 10 kursi, cukup enggak kalau PKB sama PDI Perjuangan? Sudah cukup ya kan," kata Eriko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2024.
Jika koalisi itu terjadi, Eriko menyebut cagub yang diusung adalah dari PKB untuk Pilkada Jakarta. Sedangkan untuk PDIP, kerja sama atau koalisi ini juga dilanjutkan untuk Jawa Timur dimana PDIP mengusung kadernya untuk Pilgub Jawa Timur.
"Ini asumsi dulu ya, supaya kita memahami. Nah 25 kursi sudah cukup, katakan kalau di Jakarta misalnya berandai-andai, PKB menjadi cagubnya. Boleh enggak di Jawa Timur PDIP yang menjadi cagubnya?" kata Eriko.
"Boleh kan? Bukan barter, tapi itulah yang namanya kerja sama. Kan kita tidak boleh bekerja sama itu menang-menangan, mau sendiri, katakan menerapkan ego kita sendiri, karena kita tidak bisa maju sendiri," jelas Eriko.
Sejauh ini, Eriko mengatakan pihaknya masih menjaring nama-nama yang akan diusung partainya di pilkada serentak 2024. Nantinya, nama-nama itu akan diserahkan ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk diputuskan.
"Tugas kami setelah menjaring, menyaring. Setelah itu memberikan kepada rapat DPP dan kepada ibu ketua umum siapa nanti yang akan dipilih. Itu adalah hak beliau, hak prerogatifnya. Tentu kita akan berikan masukan-masukan," kata Eriko.
Bawaslu: 'Lapor Mas Wapres', Pemilu dan Pilkada Jangan Digelar di Tahun yang Sama
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak dilaksanakan di tahun yang sama. Bagja langsung melaporka
