Istana Jelaskan Alasan Jokowi Duduk Sejajar Prabowo saat Sidang Kabinet
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) duduk bersebelahan dengan presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin, 24 Juni 2024.
Lazimnya, Prabowo selaku Menhan tidak duduk sejajar dengan Presiden Jokowi, melainkan duduk bersama para menteri lainnya di hadapan presiden.
Biasanya, pejabat yang duduk sejajar dengan Presiden Jokowi yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta empat menteri koordinator.
Capres Prabowo Subianto bersama Presiden Jokowi
- Dokumentasi Kemenhan
Namun pada rapat saat itu, Wapres dan 4 menteri koordinator yang turut hadir, duduk dalam satu deret dengan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo.
Dikonfirmasi hal itu, Plt Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana menjelaskan bahwa Prabowo diberi tempat duduk di samping Jokowi lantaran berstatus sebagai presiden terpilih.
"Iya, karena posisi beliau sebagai presiden terpilih," kata Yusuf kepada wartawan dikutip Selasa, 25 Juni 2024.
(Ilustrasi) Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna
- Cahyo/Biro Pers-Setpres
Diketahui, dalam sidang kabinet kemarin, Presiden Jokowi mengingatkan agar tidak perlu terjadi turbulensi politik yang akan mempengaruhi stabilitas politik di Tanah Air saat masa transisi.
Sebab, stabilitas politik yang tidak menentu berpotensi menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari negara-negara lain di dunia. Terlebih saat ini Indonesia berada di posisi ke-27, berdasarkan Institute for Management Development World Competitiveness Ranking 2024.
"Secara khusus yang harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik, ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Kepala Negara.
Elite PDIP Bicara Risiko Perbedaan Orientasi Pembangunan Tiap Presiden
PDIP menilai peran MPR perlu diperkuat melalui amendemen UUD 1945. Presiden yang berbeda orientasi bisa mengganggu kelangsungan tahapan pembangunan jangka panjang.
