PDIP Tak Bakal Ganggu Kerja KPK Usut Kasus Harun Masiku Meski Hasto Kristiyanto Diperiksa
- ANTARA Foto
Jakarta - Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menegaskan partainya tidak akan menggangu kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus Harun Masiku. Meski saat ini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut diperiksa.
Dia memastikan PDIP tak akan mengintervensi kerja penegakan hukum. Sebelumnya saat memeriksa Hasto sebagai saksi, KPK menyita handphone dan buku catatan Hasto.
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK, biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK, jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK. Intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Hal itu, terang Said, tak terlepas dari keyakinan PDIP bahwa Hasto tak terlibat dalam kasus Harun Masiku.
"PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," kata Said.
Politisi asal Madura Jawa Timur itu juga mengatakan, partainya akan memberikan pendampingan hukum kepada Hasto dalam menghadapi dugaan-dugaan kasus hukum yang dituduhkan kepadanya. Apalagi, kata Said, menyangkut eksistensi Hasto Kristiyanto selaku sekjen partai.
"Kalau pendampingan hukum atau advokasi saya pikir semua partai melakukan itu, apalagi menyangkut Hasto yang merupakan sekjen partai," imbuhnya.
KPK Telusuri Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
KPK tengah melakukan tindaklanjut atas laporan dugaan korupsi jual-beli aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang berada di Cilandak, Jakarta Selatan.
