Soal Isu Jegal Anies di Pikada DKI, Idrus Marham: Kita Berstrategi
- Dok. Istimewa
Jakarta – Anies Baswedan, telah menyatakan niatnya untuk kembali maju di Pilkada DKI 2024. Bahkan saat ini Anies telah mendapat dukungan dari sejumlah Partai untuk maju jadi Cagub di DKI, salah satunya dari PKB, dan kemungkinan kuat PKS juga akan menyusul.
Namun belakangan berkembang isu bahwa langkah Anies maju di Pilkada DKI tidak akan mulus. Dia diprediksi akan mengalami sejumlah upaya 'penjegalan' dari sejumlah lawan politiknya.
Eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPW PKB Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Belakangan, diketahui PKS yang bakal menjadi kendaraan Anies maju di Pilkada 2024 dirayu untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Apabila itu terjadi, maka Anies tak memiliki cukup suara untuk maju di Pilkada 2024 dan tak bisa maju menjadi Cagub DKI 2024.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Idrus Marham yang merupakan Politisi Partai Golkar dari Koalisi Indonesia Maju yang melawan Anies dalam Pilpres 2024, Idrus menyebut saat ini Golkar tengah melakukan sejumlah strategi untuk memenangian Pilkada 2024. Apabila dari strategi tersebut ada pihak lain yang terganjal tak bisa maju, itu diluar kuasa Golkar.
"Itu yang saya katakan kita berstrategi dan tidak bisa kita mengatakan menjegal, kalau kita berstrategi dan akibatnya tidak maju, itu adalah akibat dari strategi yang kita terapkan," kata Idrus, dalam program Dua Sisi tvOne, Kamis, 21 Juni 2024.
Idrus juga mengatakan, apabila Koalisinya mengusung Kaesang untuk maju di Pilkada 2024, sepanjang sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. "Pertama saya katakan misalnya kayak Salahkah Kaesang maju? Tidak, warga negara punya hak," ujar Idrus.
Begitu juga apabila Golkar mengajak PKS untuk bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengakibatkan langkah Anies maju di Pilgub DKI terganjal. Selagi tidak ada aturan yang melarangnya, maka sah-sah saja dilakukan.
"Kemudian yang kedua Salahkah misalkan tim berkomunikasi dengan PKS dan berkoalisi di DKI Jakarta? kan tidak salah. kalau tidak salah ada dalam cara berpikir sepanjang tidak ada larangan boleh kita lakukan," kata Idrus.
Menurut Idrus, di setiap pemilihan umum, sangat wajar apabila terjadi persaingan. Namun jangan sampai persaingan tersebut menimbulkan tudingan yanh tidak benar.
"Sama dengan kemarin waktu pilpres, di beberapa daerah, ada pasangan kita menang 70%, kita 60% di Jawa Timur. Tetapi begitu ternyata salah, hanya mendapatkan sekian persen, lalu ternyata nomor 2 dianggap salah, ini kan tidak ril," kata Idrus.
Idrus Marham
- ANTARA/Rio Feisal
Seperti diketahui, baru-baru ini beredar kabar PKS ditawari kursi cawagub di Pilkada Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, KIM ingin mengusung Ridwan Kamil. Untuk cawagub, KIM sepakat untuk mengisinya dari kader PKS, mengingat PKS adalah pemenang Pemilu 2024 di Jakarta.
