Setuju Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar PPP: Sesuai Hasil Rapimnas, Jangan Dibuat Repot
- Istimewa
Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah dilanda riak internal terkait adanya desakan agar Muktamar dipercepat jadi tahun ini. Desakan Muktamar dipercepat itu heboh karena beredar surat yang dikirimkan kepada Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono.
Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prof Prijono Tjiptoherijanto mengaku heran dengan tersebarluasnya surat desakan Muktamar dipercepat. Padahal, surat itu sudah ada sejak Mei 2024 dan ditujukan langsung ke Mardiono sebagai pimpinan partai.
“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam. Wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tau itu kan aneh,” kata Prof Prijono, Rabu, 19 Juni 2024.
Prof Prijono menyampaikan tak sepatutnya urusan surat menyurat mencuat ke permukaan publik dan memantik kegaduhan. Dia menekankan soal muktamar sudah disepakati dan ditegaskan dalam forum Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas IX.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono di Rapimnas IX
- istimewa
Sesuai kesepakatan Rapimnas, Muktamar akan dilaksanakan sesuai waktunya merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yaitu tahun 2025.
“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja. Jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi ke mana-mana,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah sudah menyampaikan forum Rapimnas ke-IX yang dihadiri 38 ketua wilayah PPP se-Indonesia pada 6-7 Juni 2024 sudah sepakat bahwa Muktamar akan dilaksanakan pada 2025. Dengan demikian, PPP se-Indonesia tengah fokus menghadapi Pilkada serentak 2024.
“Baru-baru ini Rapimnas ke-IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” kata Fernita.
Pun, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek menyuarakan agar DPP PPP menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pilkada 2024. Dia menyebut seperti yang dikatakan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanya gimik.
"Itu sama saja merusak dan menghina marwah partai, padahal jelas yang bersangkutan mengikuti Rapimnas namun tidak bersuara malah bicara di luar forum. Sebaiknya DPP PPP segera menindak tegas,” kata Lonek.
