Romo Magnis: Demokrasi Akan Habis kalau Pemerintah Didukung oleh Hampir Semua Partai
- ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta - Guru besar filsafat moral Franz Graf von Magnis atau Romo Magnis mengatakan bahwa partai oposisi atau yang berada di luar pemerintahan penting untuk kemaslahatan demokrasi.
“Demokrasi menurut saya akan habis kalau suatu pemerintah didukung oleh hampir semua partai, lalu eksekutif bisa berbuat apa saja,” kata Romo Magnis dalam Diskusi Publik Hukum sebagai Senjata Politik yang digelar Nurcholish Madjid Society di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Dalam konteks pengentasan korupsi, misalnya, Romo Magnis menyebut partai yang bebas intervensi dibutuhkan. “Yang saya khawatirkan, kalau korupsi jalan terus, kalau partai-partai mudah diadopsi oleh pemerintah, lalu kita akan ke mana?” ujarnya.
Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Di sisi lain, Romo Magnis juga menilai pentingnya keragaman ideologi partai politik di parlemen.
“Partai-partai kita kok tidak punya partai kiri? Itu bukan [karena] partai kiri dilarang, tetapi tidak dipilih. Saya kira itu trauma: 1965-1966 kata ‘kiri’ dikira komunis. Suatu demokrasi tanpa partai kiri, sebetulnya tidak masuk akal,” ujarnya.
Pada forum diskusi tersebut, Romo Magnis memulai sesinya dengan berbicara perihal reformasi. Ia menilai, reformasi merupakan suatu peristiwa luar biasa dalam sejarah Indonesia.
“Setelah sekian tahun Indonesia merdeka, akhirnya berkat perjuangan mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa, Indonesia berhasil meng-instal demokrasi,” ucapnya.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Dia pun menjelaskan bahwa demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang terdiri dari kedaulatan individu.
“Saya anggap demokrasi sebagai sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan juga bahwa Indonesia masih dalam pandangan saya merupakan sebuah success story dibandingkan banyak negara lain; kita melalui masa-masa gelap dan segala macam masalah, kita berhasil,” ujarnya.
Namun demikian, menurut Romo Magnis, Indonesia masih perlu berjuang untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kalau negara menjadi korup, kalau virus korupsi itu masuk, virus ketidakadilan itu akan masuk ke dalam bersama. Kita tidak bisa membangun suatu negara yang aman, kalau tidak ada adil,” katanya. (ant)
Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Sorot Perhatian di Persidangan
Saksi ahli mengungkapkan bahwa kerugian lingkungan dalam kasus ini hanya mencapai Rp 150 triliun, jauh berbeda dari angka Rp 271 triliun yang dilaporkan BPKP.
