Politisi Senior PKS Nilai Wajar Kader PKS Ditawari Cawagub Jakarta

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera, mengaku mendapat tawaran dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, untuk menjadi calon wakil gubernur atau cawagub di Pilkada Jakarta. Tawaran ini mencuat, ditengah usulan agar PKS kembali mendukung Anies Baswedan.

Mendagri Sebut Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah Terpilih Hasil PSU

Politisi senior PKS yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai wajar jika partainya ditawari calon wakil gubernur pada Pilgub Jakarta 2024. Sebab PKS merupakan partai pemenang di pemilu legislatif atau Pileg 2024 di Jakarta.

"PKS kan pemenang, ya wajar kalau PKS juga tadi yang menyebutkan Pak Hidayat tadi HNW mengatakan, menurut kutipan teman-teman wartawan nih, saya belum dengar soalnya. Kader PKS umpamanya bisa jadi wakil itu wajar," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.

KPU Ungkap Simulasi PSU: 21 Daerah Digelar Hari Sabtu, Cuma 3 Daerah pada Rabu

Jazuli menambahkan, pihaknya tidak ingin memberikan harga mati dalam perpolitikan Tanah Air. Dia menekankan penentuan soal wakil gubernur perlu dibahas dengan matang.

"Ya kalau kan keinginan gitu loh, kami tuh dalam politik dalam bisnis, dalam hidup, itu jangan harga mati terus dong, kami harga hidup gitu loh, masa harga mati abis itu mati kan enggak enak. Ya disitulah pentingnya komunikasi, makanya jangan buru-buru," jelas Jazuli.

KPU Sebut Ada 2 Daerah Kurang Dana PSU Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman dan Boven Digoel

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, untuk nama cawagub dari PKS ada beberapa tokoh. Di antaranya adalah anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher.

"Banyak, banyak, pertama orang di DKI umpamanya ada Pak Mardani Ali Sera, artinya dia bisa nomor 1 bisa jadi nomor 2 kan gitu. Kalau tadi disebut-sebut ada Pak Sohibul Iman, ada kita kan punya Kang Aher juga mantan Gubernur Jabar, boleh enggak kalau ke Jakarta tuh," imbuhnya.

Wamendagri, Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025

Biaya Retret Kepala Daerah Belum Lunas, Wamendagri: Uangnya Ada, Kami Susun Laporan Dulu

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya bilang biaya retret baru dibayar Rp2 miliar dari total Rp13 miliar.

img_title
VIVA.co.id
10 Maret 2025