Dua Mahasiswa Gugat UU Pilkada, Minta Batas Usia Cagub Minimal 30 Tahun saat Penetapan Paslon
- vivanews/Andry Daud
Jakarta - Dua orang mahasiswa menggugat Undang-undang (UU) Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam situs MK, gugatan itu teregistrasi dengan nomor 69/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024.
Adapun gugatan itu dilayangkan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Fahrur Rozi, dan mahasiswa Podomoro University, Anthony Lee. Keduanya menggugat pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 tahun 2016 terkait Pilkada.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
- vivanews/Andry Daud
Sementara bunyi pasal yang digugat ialah Pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016, yang berbunyi "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota".
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK mengubah pasal tersebut agar ada batasan waktu yang jelas soal perhitungan usia calon kepala daerah. Pemohon menilai pasal itu harus dimaknai bahwa perhitungan syarat minimal usia calon kepala daerah harus dilakukan saat penetapan pasangan calon.
Berikut petitum lengkap pemohon:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Garuda, soal syarat batas usia dalam pencalonan kepala daerah. Gugatan tersebut diajukan langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Dalam gugatan tersebut, Ahmad Ridha meminta untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun statusnya saat ini perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis.
"Kabul permohonan HUM," bunyi amar putusan dikutip dari laman MA, Kamis 30 Mei 2024. Pihak termohon dalam gugatan yang diajukan Ahmad Ridha, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
