DPR dan Pemerintah Sepakati 5 RUU Ratifikasi Pertahanan
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR, Teuku Riefky Harsya itu membahas soal kelanjutan lima rancangan undang-undang (RUU) ratifikasi di bidang pertahanan.
Adapun, kelima RUU yang dibahas antara lain ratifikasi bidang pertahanan antara Pemerintah RI dengan India, Pemerintah RI dengan Prancis, Pemerintah RI dengan Uni Emirat Arab (UEA), Pemerintah RI dengan Kamboja dan Pemerintah RI dengan Brasil.
Retno mengatakan perjanjian kerja sama ini dibuat untuk mendapatkan manfaat strategis dalam hal peningkatan kapasitas pertahanan, transfer teknologi, riset bersama, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertahanan.
"Kerja sama semacam ini semakin penting untuk dilakukan guna meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian, serta semakin runcingnya rivalitas geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar. Kerja sama tersebut dibuat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip negara antara lain politik luar negeri bebas aktif," ucap Retno di ruang rapat Komisi I DPR RI.
Menlu Retno Marsudi
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Retno menekankan kerja sama itu bukan merupakan aliansi militer. Adapun, lima RUU tersebut dibahas untuk penguatan kerja sama, menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta memperkuat persahabatan dengan lima negara.
Pun, kerja sama dengan lima negara di bidang pertahanan itu mencakup pendidikan dan latihan militer, kerja sama bidang intelijen, pembuatan amunisi dan produksi komponen senapan.
“Lima perjanjian akan melengkapi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah dibuat dengan 21 negara sahabat,” jelas dia.
Selanjutnya, sembilan fraksi DPR memberikan tanggapan atas lima RUU tersebut. Sembilan fraksi tersebut menyetujui lima RUU yang disampaikan Retno dan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kerja (panja) pembahasan RUU.
Teuku Riefky yang memimpin rapat kemudian meminta masing-masing fraksi dan pemerintah agar menugaskan perwakilannya dalam Panja RUU itu.
"Selanjutnya, kita telah menyelesaikan rangkaian rapat dan mendengarkan juga tanggapan dari sembilan fraksi termasuk kesepakatan untuk DIM RUU dan DIM penjelasan yang ditugaskan kepada Panja untuk selanjutnya. Kemudian, masing-masing Komisi I DPR dan pemerintah akan membentuk panja," ujar Teuku Riefky.
