Mardiono Digoyang, Dewan Majelis Minta Muktamar Digelar Usai PPP Tak Lolos Parlemen
- Istimewa
Jakarta - Dewan Majelis PPP menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP), yang dipimpin Plt Ketua Umum Mardiono. Dewan Majelis meminta pengurus segera menggelar Muktamar pada tahun 2024 ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh usai tak lolos Parliamentary Treshold atau ambang batas parlemen.
Surat tersebut dikeluarkan pada 1 Mei 2024. Surat itu ditandatangani empat petinggi dewan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Rommy.
"Bahwa, berdasarkan rekapitulasi KPU atas Pemilu 2024 yang diumumkan tanggal 20 Maret 2A24, PPP berdasarkan hitungan tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen 4%. Karenanya, Majelis-majelis menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hal yang baru pertama kalinya terjadi selama 11 (sebelas) kali PPP mengikuti Pemilu," sebagaimana dikutip VIVA dari surat tersebut pada Selasa, 18 Juni 2024.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono di Rapimnas IX
- istimewa
Sebab, Dewan Majelis PPP juga mengklaim belum pernah mendapatkan klarifikasi maupun permohonan maaf dari DPP PPP usai partai berlambang Ka’bah ini tidak lolos Parlemen pada Pileg 2024. "Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif partai atas tidak Iolosnya PPP sementara ini," lanjutnya.
Selain itu, Dewan Majelis meminta Muktamar digelar pada tiga bulan setelah surat tersebut diterima oleh pengurus pusat. Majelis juga menilai evaluasi yang tepat dalam rangka membahas penurunan suara PPP adalah menggelar Muktamar.
"Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di tingkat nasional (DPR Rl) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di tingkat daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota); (2) nomenklatur 'Pelaksana Tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal, sesuai periode Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," tulisnya.
Selain itu, Dewan Majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.
"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui Forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," tulis surat tersebut.
RUU Penggunaan Hijab yang Ketat di Iran Tersendat Karena di Veto Presiden
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, telah menggunakan hak veto pada dirinya, untuk memblokir undang-undang penggunaan hijab yang sangat ketat, yang disahkan oleh parlemen.
