Golkar Tak Bahas Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada Jakarta
- VIVA/Ilham
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya belum membahas soal duet antara Ridwan Kamil (RK) dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta 2024.
Sebab, saat ini kata Doli belum ada nama final yang ditetapkan Partai Golkar untuk diusung di Pilkada Jakarta.
"Belum, belum. Jangankan pasangannya, untuk nomor satunya saja siapa jadi calon gubernur di DKI saja kita belum sampai final, apalagi wakilnya, belum," kata Doli kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin, 17 Juni 2024.
Ridwan Kamil, Mantan gubernur Jawa Barat, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran wilayah Jawa Barat.
- Pemprov Jabar
Doli menyebut, Golkar masih menimbang siapa kadernya yang dinilai pantas untuk diusung di Pilkada Jakarta. Selain Ridwan Kamil, ada nama lain yang dipertimbangkan antara lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan Ketua Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.
"Ya, kalau Golkar kan dari awal selain Pak Ridwan Kamil, ada nama Pak Ahmad Zaki, kemudian ada Pak Erwin Aksa. Nah, nama-nama itu belum kita coret, belum kita drop; kita masih mengikuti perkembangannya, kita masih ikuti surveinya seperti itu," kata Doli.
Di sisi lain, Ridwan Kamil dinilai lebih ideal untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat 2024 dibandingkan mengikuti Pilkada Jakarta. Dia menyebut hasil survei Ridwan Kamil tidak berada posisi paling atas jika bertanding di Pilkada Jakarta 2024.
"Ketimbang, misalnya, di DKI, kita sama sekali belum tahu petanya gimana, yang enggak maju belum tahu siapa, terus juga dari surveinya Pak Ridwan Kamil justru ke-3," katanya.
Ilustrasi persiapan logistik untuk pilkada.
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
"Nah, jadi sebetulnya buat Golkar, kami tetap berpandangan lebih ideal Ridwan Kamil itu di Jawa Barat."
Masyarakat Tak Dapat Undangan Memilih di Papua, Jangan Takut Tak Bisa Nyoblos
Sebagian masyarakat di Papua, masih kebingungan karena tak mendapat surat undangan Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sebagai syarat untuk bisa nyoblos.
