PKB Dorong Duet Kiai Marzuki-Risma di Pilgub Jatim 2024
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengatakan pihaknya membuka peluang berkoalisi dengan PDIP di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.
Menurut Huda, PKB dan PDIP siap mengusung duet mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) melawan duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.
"Saya sendiri mengusulkan pasangan untuk bisa bertanding melawan Mba Khofifah salah satunya adalah koalisi PKB-PDIP dengan figur Kiai Marzuki-Bu Risma," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Syaiful Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Menurut Huda, usulan duet Kiai Marzuki-Risma berpotensi besar bisa terealisasi di Pilgub Jatim. Sebab, syarat PDIP untuk mengajukan bakal cawagub sulit diterima Khofifah yang sudah final berpasangan dengan Emil Dardak.
"Kan awalnya teman-teman PDIP ingin menjadi bagian dari gerbongnya Mbak Khofifah, mengusung calon wakil tapi perkembangannya kayaknya dengan konstelasi terakhir sama beberapa rekomendasi partai sudah langsung memaketkan Mbak Khofifah dengan Mas Emil Dardak," kata Huda.
Huda mengakui pihaknya belum melakukan komunikasi dengan DPP PDIP dan Risma soal wacana duet tersebut. Hanya saja, kata Huda, komunikasi jajaran DPW PKB dan DPD PDIP Jatim sudah berjalan untuk menjajaki koalisi di Pilgub Jatim. "Setahu saya di level Jawa Timur sudah (komunikasi)," ujarnya
Lebih lanjut, Huda menambahkan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima kesediaan KH Marzuki Mustamar untuk ikut kontestasi Pilkada Jatim. Namun, kata Huda, dorongan dari kader, simpatisan, pengurus PKB serta masyarakat Jatim terus menguat agar KH Marzuki Mustamar maju di Pilkada Jatim.
"Kiai Marzuki ini selain kiai, beliau ini sebenarnya PNS beliau pegawai dari Kementerian Agama, setahu saya sampai sekarang beliau belum pensiun setahu saya, jadi masih aktif PNS. Artinya pengalaman birokrasi, beliau cukup punya pengalaman birokrasi karena PNS sebagai mantan pengurus PWNU punya pengalaman panjang bersentuhan dengan masyarakat mencukupi sebagai leader," katanya.
