Kepala Daerah yang Terkait Dinasti Politik Sebabkan Pertumbuhan Ekonomi Rendah, Menurut Analis
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Semarang - Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Bangkit Wiryawan menyebut kepala daerah dalam kepemimpinan yang terkait dengan dinasti politik di suatu kabupaten/kota akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu lebih rendah dibandingkan daerah lain.
"Dari hasil penelitian kami, pemimpin daerah yang terkait dinasti politik, kinerjanya tidak sebaik pemimpin yang tidak terkait dinasti politik," kata Bangkit di Semarang, Senin, 10 Juni 2024.
Bangkit mengungkapkan penelitian tentang kinerja pemerintahan terkait dinasti politik dilakukan pada kurun waktu 2013 hingga 2019.
Ilustrasi-Pelaksaan Pilkada Serentak di Indonesia
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Ia mencontohkan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah yang terkait dinasti politik berada 1 jingga 2 persen di bawah daerah yang pemimpinnya tidak terkait dinasti politik.
Ia menjelaskan pada daerah yang dipimpin oleh dipimpin bupati/wali kota yang terkait dinasti politik muncul oligarki politik ekonomi.
"Ada yang menguasai sumber daya yang sangat besar, tetapi tidak terdistribusi merata," katanya.
Ia menegaskan politik kekeluargaan berpusat pada orang-orang tertentu yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dinasti politik berdampak pada mundurnya kualitas demokrasi.
Ilustrasi Logistik Pilkada DKI Jakarta
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
Penelitian tentang dampak kepemimpinan terkait dinasti politik tersebut, katanya, kembali dilakukan usai pandemi COVID-19 untuk memvalidasi hasil penelitian sebelumnya. "Penelitian masih berjalan, namun dari hasil temuan trennya masih sama," katanya. (ant)
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
