Wacana Presiden Dipilih MPR, Begini Respons Partai Gerindra
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal usulan agar Presiden dan Wakil Presiden ditunjuk kembali oleh MPR RI. Menurut Dasco, wacana tersebut tidak perlu untuk saat ini.
"Menurut saya, pada saat-saat seperti ini sebaiknya wacana-wacana seperti itu tidak pada saatnya," kata Dasco pada Sabtu, 8 Juni 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Hal itu diungkap Dasco mengingat banyak agenda politik yang saat ini bergulir, salah satunya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Karena situasi menjelang Pilkada, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Saya pikir isu atau wacana-wacana tersebut tidak perlu pada saat ini," tutur dia.
Lebih lanjut, Dasco juga menegaskan usulan tersebut baru sekadar wacana saja. Pun, fraksi-fraksi di DPR kata dia, belum menentukan sikap atas usulan tersebut.
“Saya sudah cek bahwa usulan tersebut baru wacana, fraksi-fraksi di DPR itu juga belum kemudian mengambil sikap terhadap wacana tersebut," pungkas Dasco.
Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais sebelumnya meminta maaf karena pernah melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari sebelumnya oleh MPR menjadi dipilih rakyat.
Amien mengaku saat itu dirinya terlalu naif karena melihat politik uang tidak akan terjadi jika rakyat memilih langsung presidennya.
"Jadi, mengapa dulu saya selaku Ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih Presiden, dan Wakil Presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Sekarang saya minta maaf. Jadi, dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin. Perlu puluhan, mungkin, ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah, itu," kata Amien Rais.
Amien pun setuju jika UUD 1945 kembali di amendemen untuk mengubah aturan Pilpres. "Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?" ujarnya.
