Khofifah Tolak PDIP Tawarkan Kadernya Jadi Cawagub, Tegaskan Tetap bareng Emil Dardak
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Khofifah Indar Parawansa menegaskan tetap bersama Emil Dardak maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024, merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah akan mendorong kadernya untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Khofifah.
"Kami sudah sepaket," kata Khofifah kepada wartawan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.
Khofifah mengaku sudah bertemu dua kali dengan Said Abdullah. Dalam pertemuan itu, Said pun tidak merekomendasikan nama kadernya untuk menjadi bakal cawagub Khofifah.
ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
- ANTARA Foto
"Jadi, begini saya sudah dua kali ketemu Pak Said, kita hanya cerita untuk Pilgub, beliau tidak sampai menyampaikan mungkin ada bacawagub, itu tidak sampai dibahas itu," ujarnya.
Sementara itu, Khofifah menegaskan sejumlah partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah memberikan dukungan terhadap dirinya dan Emil Dardak untuk maju di Pilgub Jatim 2024.
"Kalau rekomendasi dari Gerindra sudah saya terima bulan Desember lalu. Tapi untuk paket (bersama Emil Dardak) hari ini disamakan. Begitu juga dari Golkar sudah paket, dari Demokrat paket, dari PAN juga sudah paket, beberapa hari kemarin dari PSI juga sudah paket. Kalau PPP itu Jawa Timur itu juga sudah paket. Jadi ini sudah paket-paket ini," pungkas Khofifah.
Sejumlah partai politik telah mendeklarasikan mendukung mantan gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk kembali maju di Pilkada Jawa Timur 2024.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
PDIP juga mendorong kadernya untuk bisa mendampingi Khofifah sebagai bakal calon wakil gubernur dalam pilkada November 2024.
“Kami akan mendorong kader kami agar bisa mendapat tempat sebagai orang kedua,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.
Said memastikan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan terus menjalin komunikasi informal dengan Khofifah. Meski begitu PDIP mesti berhati-hati karena menyangkut berbagai kerja sama dengan partai lain.
Misbakhun Sebut Dirjen Pajak Tak Bisa Laksanakan Perintah Presiden Prabowo soal PPN
Anehnya, kata Misbakhun, perintah yang sudah jelas, tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.
