Elite Gerindra Blak-blakan Akui Lirik Kaesang Jadi Calon Wakil Gubernur Jakarta
- Dok.Istimewa
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan duet politikus Gerindra Budi Djiwandono dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta masih dinamis.
"Pembicaraan itu masih sangat dinamis, masih sangat organik, dan masih terus berjalan, dan soal pengerucutan itu masih terlalu jauh," kata Rahayu saat ditemui usai acara diskusi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.
Rahayu menjelaskan bahwa keputusan untuk mengusung Budi dan Kaesang sepenuhnya menjadi hak prerogratif Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, serta Sekjen dan Ketua Harian Gerindra.
Budisatrio Djiwandono dan Kaesang Pangarep
- Instagram @sufmi_dasco
Namun demikian, Rahayu mengakui Gerindra melirik Kaesang sebagai calon wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada DKI.
Hal itu dikuatkan setelah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengunggah poster Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang bertuliskan "Budi Djiwandono-Kaesang For Jakarta 2024", melalui instagramnya pada akhir Mei lalu.
"Kalau misalkan tidak dilirik, enggak mungkin di-posting dong," kata Rahayu.
Menurut Rahayu, pemasangan Budi dan Kaesang merupakan bagian dari hak dari setiap DPD yang nantinya akan diajukan kepada DPP untuk dipertimbangkan dengan komunikasi tidak hanya dari internal Gerindra, tetapi juga lintas partai.
Ilustrasi Pilkada
- VIVA/M Ali Wafa
Di sisi lain, ia juga tidak menampik keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas umur pencalonan kepala daerah memunculkan polemik di tengah masyarakat karena dinilai sebagai upaya memuluskan langkah Kaesang mencalonkan diri jadi kepala daerah.
"Politik itu kan tidak semuanya benar-benar bener dan salah, hanya menyesuaikan dengan kondisi, sehingga masyarakat bisa belajar lebih lagi dari peristiwa-peristiwa ini," kata dia. (ant)
Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak, MUI Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Hukumnya Wajib
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam jika memilih pemimpin hukumnya wajib.
