Senator Papua Sebut Pilkada Bukan Cuma soal Keamanan Saja, Coba Dengarkan Aspirasi OAP
- Istimewa
Jakarta – Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma mengaku heran setiap perhelatan Pilkada di Papua yang dibahas pemerintah hanya seputar keamanan saja. Padahal, kata dia, pemerintah harus mendengarkan aspirasi terkait hak politik orang asli Papua (OAP) yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).
"Yang perlu diketahui, Papua itu bukan soal keamanan saja. Mengapa setiap tahun yang dibahas terkait Pilkada hanya keamanan saja? Kepada KPU Papua, seolah-olah tutup mata bahwa realisasi aspirasi masyarakat Papua sama pentingnya dengan masalah keamanan, bahkan jauh lebih penting," kata Filep melalui keterangannya pada Senin, 3 Juni 2024.
Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma
- Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, kata dia, harusnya memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Tentu, kata dia, mantan Panglima TNI Hadi itu juga bisa mengambil peran bersama partai politik untuk menyikapi aspirasi rakyat Papua melalui MRP se-Tanah Papua.
"Harusnya Menkopolhukam berdasarkan kewenangannya di bidang politik sudah mengidentifikasi aspirasi rakyat Papua melalui MRP yang menghendaki Kepala Daerah termasuk Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah OAP. Memang secara regulasi bisa saja Menkopolhukam berdalil berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi dari sisi politik Menkopolhukam dapat mengambil peran bersama partai politik untuk menyikapi aspirasi rakyat melalui MRP se-tanah Papua," jelas dia.
Ia menyebut, bahwa persoalan keamanan itu merupakan akumulasi dari tidak terpenuhinya hak-hak politik orang asli Papua, termasuk hak untuk dipimpin oleh OAP sendiri dalam seluruh jabatan tertinggi di Pemerintahan Tanah Papua.
"Menkopolhukam harus memperhatikan hal ini. Otsus menciptakan afirmasi, tetapi jika implementasinya menjauh dari afirmasi politik OAP, maka akan sia-sia hasilnya," ujar Senator asal Papua Barat ini.
Ia menambahkan anggaran yang besar digelontorkan untuk masalah keamanan di Papua tidak menyelesaikan persoalan, karena bisa jadi belum terwujudnya aspirasi Orang Asli Papupa melalui MRP tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah agar memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.
"Betapa besarnya anggaran dan hibah untuk masalah keamanan yang digelontorkan tiap tahun, padahal akar persoalannya boleh jadi ada pada belum terealisasi sepenuhnya aspirasi OAP melalui MRP se-tanah Papua. Maka, hal ini sudah semestinya menjadi bahan pertimbangan bagi Menkopolhukam, utamanya menjelang gelaran Pilkada 2024," pungkasnya.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
