Prabowo Gaungkan Program Makan Bergizi Gratis, Senior PDIP: Lebih Edukatif dan Menangkap Esensi
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menanggapi langkah Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menggaungkan program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya Makan Siang Gratis. Frasa Makan Bergizi Gratis dinilai lebih edukatif.
"Frasa Makan Bergizi Gratis lebih edukatif dan menangkap esensi dari program tersebut," ujar Hendrawan kepada wartawan dikutip pada Selasa, 28 Mei 2024.
Dia menuturkan program Makan Bergizi Gratis perlu didesain dengan baik, matang, dan tepat sasaran. Dengan demikian, hasilnya juga sesuai harapan.
Hendrawan Supratikno
- DPR RI
Menurutnya, pemerintah harus menghindari program penting ini dijalankan dengan praktik birokrasi yang tidak seharusnya.
“Seperti anggaran disunat, koordinasi berantakan, pelaksana tidak diseleksi baik, standar mutu amburadul, dan kontrol yang tak berjalan,” jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo menjelaskan frasa Makan Bergizi Gratis digagasnya agar waktu pelaksanaan makan di sekolah bagi siswa lebih fleksibel. Dengan demikian, program itu tak harus di siang hari karena ada siswa yang sudah pulang sekolah pada siang hari.
Diharapkan dengan frasa Makan Bergizi Gratis di sekolah bisa dilakukan lebih pagi. Cara itu diterapkan karena ada anak sekolah yang masuk pagi dan pulang siang hari pukul 11-12 siang.
"Setelah kita pelajari ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya. Karena kalau anak SD masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi, makanya kita ubah," kata Prabowo dikutip dari YouTube tvOne.
Bagi Prabowo, program Makan Bergizi Gratis bisa menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sebab, saat ini banyak anak-anak yang kekurangan gizi.
"Ini sangat menentukan untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita malnutrisi," tuturnya.
Sri Mulyani Blak-blakan Alasan Prabowo Hapus Badan Kebijakan Fiskal
Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menghapus keberadaan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dari struktur organisasi Kemenkeu.
