Cak Imin Sebut Pemerintah Hebat Kalau Pendidikannya Bagus dan Murah
- DPR RI
VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga bisa menghadirkan pendidikan yang bagus dan murah.
Menurut Cak Imin, pemerintah harus merancang penganggaran pendidikan yang komprehensif sehingga pendidikannya berkualitas dan menghasilkan generasi yang unggul, cerdas, dan berdaya saing.
"Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus sekaligus kebutuhan anggaran yang besar, tetapi justru negara mengeluarkan anggaran itu adalah untuk memberikan akses pendidikan yang bagus dan murah," Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
Cak Imin menerangkan keberhasilan pemerintah itu apabila berhasil menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau. Untuk itu, menurutnya baik negeri maupun swasta harus sama-sama kualitasnya meningkat.
"Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya (kampus) negeri, (kampus) swasta harus makin meningkat kualitasnya," ujarnya
Disamping itu, Ia meminta pemerintah dan pihak swasta merancang sistem pendidikan yang benar-benar ideal atau link and match dengan dunia industri atau dunia usaha. Baginya, pendidikan tidak boleh terputus dari dunia industri karena pendidikan menjadi modal dari masyarakat untuk bekerja di dunia industri.
"Pendidikan tidak boleh putus dengan dunia industri, link and match-nya bukan sekedar praktikum tapi soal suatu siklus pendidikan long live education," kata Cak Imin
Cak Imin mengakui salah satu persoalan utama pendidikan berkualitas dan link and match dengan dunia industri yakni keterbatasan biaya. Menurut Imin, hal itu bisa ditangani dengan kerjasama kolaboratif antara berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri.
"Sebenarnya yang paling penting itu semua, saling menopang, supaya terjadi satu (yang) tidak mampu tertolong, yang kuat juga tertangani," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.
Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini.
“Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri),” kata Nadiem usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
