Pimpinan MPR Sowan ke Cikeas, SBY Kasih Wejangan soal Politik Militer hingga Amandemen UUD
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Cikeas - Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melanjutkan silaturahmi kebangsaan ke kediaman Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Mei 2024. Rombongan pimpinan MPR itu dipimpin sang Ketua Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
Selain Bamsoet, hadir juga Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, dan Pj Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengatakan banyak hal yang dibahas dengan SBY. Salah satunya SBY menyampaikan pandangan soal politik militer.
"Pak SBY tadi menyampaikan pandangan-pandangan politik beliau dengan latar belakang militer dan pandangan-pandangan tentang pertahanan dan keamanan termasuk dalam masalah-masalah konstitusi," kata Bamsoet.
Selain itu, menurut Bamsoet, SBY juga berikan masukan terkait amandemen undang-undang yang harus dijalankan sesuai visi misi seorang Presiden. Kata dia, SBY berpandangan amandemen undang-undang punya nilai penting untuk program pembangunan bangsa dalam jangka panjang.
"Pak SBY berpandangan amandemen itu atas undang-undang dasar bukanlah hal yang tabu. Beliau sependapat dengan pentingnya kita, bangsa ini memiliki road map, bintang pengarah program pembangunan jangka panjang berkesinambungan. Namun tetap selaras dengan visi-misi presiden yang berjalan," ujar Bamsoet.
Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut dia, visi misi Presiden itu mesti sejalan dengan bangsa yang nanti ada dalam Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Yang punya paham sebagai cerminan Pembukaan UUD yang mencerminkan tentang jaminan negara terhadap kesejahteraan rakyatnya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan," lanjut Bamsoet.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas terkait sistem pemilihan umum langsung. SBY, kata dia, memiliki dua pandangan terkait sistem pemilihan umum secara langsung, yaitu baik dan buruk.
Dia mengatakan dari penjelasan SBY bahwa untuk good news atau berita baik, pemilu langsung bisa membuat masyarakat lebih teredukasi terkait politik. Sebab, bisa meminimalisir sejumlah isu seperti ras, agama, ideologi yang kerap muncul saat pemilu.
"Tapi bad news-nya itu tadi itu pemilu berbiaya tinggi. Ini yang beliau mendorong agar kita melakukan kajian mendalam tentang sistem pemilu langsung ini," ujar Bamsoet.
Di sisi lain, SBY meminta agar pimpinan MPR mengkaji ulang terkait manfaat didapat, jika pemilu dilakukan langsung.
"(Pemilu langsung) Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Ini kita diminta untuk mengkaji kembali termasuk juga pemilihan umum di legislatifnya," jelasnya.
SBY juga berpesan agar sistem pemerintahan di masa mendatang bisa berlangsung tenang dan adem tanpa ada kegaduhan yang berarti.
"Dari pandangan Pak SBY terkait pandangan beliau berpengalaman sebagai Presiden 10 tahun tentu menekankan pada pemerintahan yang tenang, pemerintahan yang adem, pemerintahan tanpa adanya kegaduhan-kegaduhan yang berarti," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan setiap masukan yang didapatkan bakal diusulkan untuk direkomendasikan kepada pimpinan MPR dan pemerintahan yang akan datang.
"Semua masuk-masukan ini bakal disusun untuk rekomendasi pimpinan MPR yang akan datang atau pemerintahan yang akan datang," tuturnya.
