Menpan-RB Sebut Gibran Sudah Datang ke Kantornya Bahas Keberlanjutan SPBE

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas
Sumber :
  • VIVA.co.id/Destriadi Yunas Jumasani (Pontianak)

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah berkunjung ke kantornya beberapa waktu lalu, untuk berdiskusi terkait keberlanjutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Cara Mudah dan Hemat Beli Barang dari China dengan Ducking.id

Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menjawab pertanyaan soal keberlanjutan SPBE setelah pemerintahan Joko Widodo berakhir Oktober 2024 nanti.

“Nah, kapan hari mas Gibran ke kantor. Kami diminta menjelaskan terkait digital ID dan SPBE,” kata Azwar Anas usai menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.

Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah

Ilustrasi aplikasi.

Photo :
  • Pixabay

Azwar menyampaikan tugas-tugas wapres adalah melakukan koordinasi reformasi birokrasi, sehingga Gibran selaku Wapres Terpilih memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Cuan Mengalir Deras berkat Digitalisasi

“Karena tugas-tugas wapres nanti adalah mengoordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah Wapres. Dan dalam rapat kabinet sebelumnya terkait dengan SPBE ini Pak Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) juga diminta oleh Bapak Presiden hadir, sehingga ini keberlanjutannya ketersambungannya menurut kami optimis bisa jalan,” kata Azwar.

Pada Senin hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan government technology (GovTech) Indonesia Digital, yang merupakan tim digital pemerintah yang akan mengintegrasikan layanan digital nasional.

Azwar Anas menyampaikan Presiden berharap tidak ada lagi aplikasi baru seiring dengan penerapan GovTech.

Ilustrasi ASN/PNS.

Photo :
  • Antara Foto/Galih Pradipta

“Harapan Bapak Presiden tidak boleh lagi ada aplikasi baru, kecuali menginteroperabilitaskan aplikasi. Jadi pemda, kementerian/lembaga, diminta Bapak Presiden untuk menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada, sehingga di September nanti secara bertahap layanan GovTech ini akan berjalan melalui berbagai cara yang lebih mudah, simpel dan transparan,” ujarnya. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya