Projo Enggan Campuri Sikap Politik PDIP Soal Status Jokowi

Jakarta - Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya enggan ikut campur terkait sikap politik yang bakal diambil PDIP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), termasuk jika terdapat soal status keanggotaan Joko Widodo (Jokowi) di partai berlogo banteng moncong putih tersebut. 

"Itu hak politiknya PDIP, hak setiap organisasi memutuskan sesuai dengan aspirasi dan keinginan organisasi tersebut," kata Budi ditanyai awak media, Jumat, 24 Mei 2024.

Budi lebih jauh juga menyerahkan keputusan kepada PDIP, apakah ingin berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, atau justru di luar pemerintahan.

"Kami tidak campur (sikap politik PDIP) itu. Terserah mau di luar (pemerintahan) boleh, enggak juga tidak apa-apa, terserah (PDIP) dalam mengambil keputusan," katanya.



Budi Arie, Ketua Umum Projo

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan agenda Rakernas ke-V PDIP akan membahas sejumlah sikap politik, salah satunya terkait soal penetapan nama calon kepala daerah di Pilkada 2024.

"Nanti di Rakernas itu adalah (membahas) kriteria-kriteria yang akan ditetapkan, kemudian baru mengerucut kepada para calon," kata Said. 

Selain itu, pada Rakernas juga akan membahas hal-hal strategis PDIP dalam lima tahun ke depan, baik secara politik, ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan.

Saat ditanya lebih jauh, apakah PDIP akan turut mengumumkan posisinya di pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai oposisi atau tidak, Said memberi sinyal hal tersebut tak akan dibahas di Rakernas.

"Kami tidak mengenal oposisi, karena kita (menganut sistem) presidensial. Kemudian kedua, Rakernas tidak dalam forum (untuk menyatakan sikap akan berada di dalam) pemerintahan atau di luar pemerintahan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Selain itu, pada Rakernas juga akan membahas hal-hal strategis PDIP dalam lima tahun ke depan, baik secara politik, ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan.